Pramono: RW Kumuh di Jakarta Turun 52,58 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Penanganan kawasan kumuh di DKI Jakarta menunjukkan hasil signifikan. Jumlah rukun warga (RW) kumuh tercatat turun drastis sebesar 52,58 persen, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW berdasarkan pendataan terbaru yang difinalisasi pada 2026.

Capaian ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung usai menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Balai Kota. Ia menegaskan bahwa penurunan tersebut menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas permukiman warga di ibu kota.

"Secara garis besar, terjadi penurunan RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," ucapnya, Rabu, 6 Mei 2026.

Meski capaian ini cukup menggembirakan, Pemprov DKI Jakarta tidak berhenti sampai di situ. Pramono menekankan pentingnya pendalaman data agar kebijakan penataan kawasan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.

Ia juga mengapresiasi peran BPS yang telah menghadirkan metode pendataan yang lebih komprehensif dan berbasis teknologi. Menurutnya, data akurat menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan padat.

"Kami berterima kasih kepada BPS. Data seperti ini penting untuk terus didalami karena akan kita gunakan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta," terang orang nomor satu di DKI tersebut.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan penataan kawasan kumuh di wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi, khususnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Tambora, yang dikenal memiliki kompleksitas permukiman cukup tinggi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)

Menurut Pramono, di tengah tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, capaian penurunan lebih dari 50 persen ini patut diapresiasi.

"Dengan kondisi lapangan yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52 persen ini patut disyukuri," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pendataan kawasan kumuh dilakukan melalui kombinasi survei lapangan dan teknologi citra satelit berbasis big data. Metode ini memastikan data yang dihasilkan lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

"Pendataan ini tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga dikalibrasi menggunakan citra satelit. Dengan demikian, hasilnya menjadi lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi terkini," terangnya.

Berdasarkan data tahun 2025 yang difinalisasi pada 2026, dari total 2.749 RW di Jakarta, sebanyak 211 RW masuk kategori kawasan kumuh. Penilaian ini mengacu pada 11 indikator utama, mulai dari kepadatan penduduk, kualitas bangunan, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga infrastruktur seperti jalan lingkungan dan penerangan.

Ke depan, BPS bersama Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan kolaborasi dengan memperdalam analisis terhadap 1.904 RW melalui integrasi data citra satelit. Selain itu, kerja sama juga akan diperluas untuk pendataan ruang terbuka hijau (RTH).

BPS juga telah menyiapkan dashboard data yang dapat dimanfaatkan Pemprov untuk memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh. Dengan dukungan teknologi dan data yang kuat, penanganan kawasan kumuh di Jakarta diharapkan semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan.