Arsip - Suasana forum Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Rabu (25/09/2024). (ANTARA/Suwanti) (Antara)
Ntvnews.id, Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) - Iran meminta negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB menolak rancangan resolusi terkait Selat Hormuz yang diajukan Amerika Serikat. Teheran menilai draf tersebut sarat kepentingan politik dan berpotensi memperkeruh situasi di kawasan.
Dalam pernyataan resminya, perwakilan Iran di PBB menyerukan agar negara-negara anggota Dewan Keamanan mengambil sikap berdasarkan prinsip keadilan dan logika, bukan tekanan politik.
“Iran menyerukan kepada negara-negara anggota (DK PBB) agar bertindak berdasarkan logika dan keadilan serta prinsip, bukan tekanan, untuk menolak rancangan tersebut dan tidak mendukung atau menjadi pendukung bersama,” kata perwakilan Iran di PBB.
Iran juga menegaskan bahwa solusi utama untuk mengatasi ketegangan di Selat Hormuz adalah mengakhiri perang secara permanen, menghentikan blokade laut, serta memulihkan kebebasan pelayaran di kawasan strategis tersebut.
Baca Juga: Pelapor Khusus PBB Sebut Tentara Israel “Paling Bejat di Dunia
Menurut Teheran, Washington menggunakan isu kebebasan pelayaran sebagai alasan untuk mendorong agenda politik tertentu dan melegitimasi tindakan yang dianggap tidak sah, alih-alih berupaya menyelesaikan krisis secara diplomatik.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Selasa, 5 Mei 2026 mengumumkan bahwa pemerintah AS telah menyerahkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Selat Hormuz. Resolusi itu bertujuan mendesak Iran menghentikan penyerangan, pemasangan ranjau, serta pungutan terhadap kapal yang melintas.
Rubio menyebut Washington telah menyederhanakan bahasa dalam rancangan resolusi tersebut agar lebih mudah diterima berbagai pihak.
Baca Juga: PBB: Perang AS-Israel vs Iran Berisiko Buat 32 Juta Orang Jatuh Miskin
Upaya serupa sebelumnya pernah dilakukan pada April lalu, namun gagal diadopsi setelah mendapat veto dari dua anggota tetap Dewan Keamanan, yakni Rusia dan China.
Wakil Tetap Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan Moskow menolak mendukung dokumen yang dinilai dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hukum internasional.
Menurut Nebenzia, rancangan resolusi tersebut mengandung unsur yang tidak seimbang, konfrontatif, dan berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan penggunaan kekuatan oleh pihak-pihak tertentu.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
