DPR Minta Pemerintah Jaga Keseimbangan Kepentingan Buruh dan Industri

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puteri Anetta Komarudin

, menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang seimbang dalam menjaga keberlangsungan sektor industri nasional. Menurutnya, kebijakan yang dibuat tidak hanya harus melindungi tenaga kerja, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan sektor usaha sebagai penyedia lapangan pekerjaan.

Ia menekankan pentingnya pemerintah mencari titik temu agar kepentingan pekerja dan pelaku usaha dapat berjalan beriringan. Dengan begitu, tidak ada pihak dalam ekosistem industri yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang diterapkan.

“Kalau dari sektor industri kebutuhannya ada dua, bagaimana pemerintah itu menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja atau buruh dan juga kepentingan sektor swasta atau perusahaannya sebagai penyedia lapangan pekerjaannya. Jadi tentu setiap pembahasannya itu memerlukan titik temu yang tentu negosiasinya nanti akan membutuhkan kontribusi dan juga masukan dari segala pihak ya, termasuk dalam hal ini pemerintah,” ujar Puteri dalam keteranganya, Senin, 11 Mei 2026.

Menurut Puteri, hubungan antara dunia usaha dan tenaga kerja saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Ia menilai terganggunya sektor usaha akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan keberlangsungan lapangan pekerjaan.

Baca Juga: DPR Bantah Garudayaksa FC Promosi ke Liga 1 Gara-gara Punya Prabowo

Di sisi lain, sektor usaha juga membutuhkan dukungan tenaga kerja agar kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis dapat berjalan optimal.

"Middle ground-nya itu harus selalu kita temukan," tambahnya.

Selain menyoroti isu ketenagakerjaan, Puteri juga menyinggung pentingnya kontribusi sektor swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, termasuk di wilayah Karawang. Ia menyebut pemerintah membutuhkan peran dunia usaha dalam membantu menjalankan berbagai program prioritas.

Tak hanya itu, perusahaan swasta juga dinilai memiliki kontribusi dalam pengembangan kapasitas masyarakat melalui berbagai program yang dijalankan.

Baca Juga: Fraksi PKS DPRD DKI Usul Sanksi bagi Suami yang Tidak Menafkahi Anak dan Istri

Lebih lanjut, Puteri mengatakan pihaknya di DPR terus mendorong lahirnya regulasi dan dukungan anggaran yang mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Salah satu fokus yang terus diupayakan adalah penyederhanaan proses perizinan serta kemudahan aturan investasi agar perusahaan, termasuk investor multinasional, semakin yakin menanamkan modal di Indonesia.

"Harapannya kerja sama seperti ini bisa kita terus dijalankan bersama-sama supaya nanti apa yang menjadi target cita-cita dari Pak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tentu pemerataan ekonomi di seluruh daerah, termasuk juga di Karawang itu bisa dilakukan," kata Puteri.