Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana didampingi Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, Komisaris Independen PT Krakatau Steel, Willgo Zainar meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Desa Genggelang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (12/5/2026) sore. ANTARA/Nur Imansyah. (Antara)
Ntvnews.id, Lombok Utara, NTB - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana resmi meluncurkan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Peluncuran dipusatkan di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Selasa sore, sebagai bagian dari percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terpencil.
Dalam keterangannya, Dadan menyebut pemerintah menargetkan pembangunan 9.000 unit SPPG di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.
“Dari 9.000 SPPG, sebanyak 1.400 sudah selesai dibangun dan masih ada 7.000 yang akan dibangun,” ujarnya kepada wartawan usai meresmikan SPPG modular yang diinisiasi PT Krakatau Steel di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selasa, 12 Mei 2026.
Ia menjelaskan, pembangunan SPPG di wilayah 3T diharapkan mampu memperkuat kehadiran negara di daerah dengan kepadatan penduduk rendah. Menurutnya, satu unit SPPG di wilayah terpencil dirancang melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat.
“Sasaran operasional untuk dapur reguler serupa dengan dapur khusus. Perbedaan utama adalah jumlah penerima per titik. Contoh kalau reguler dialokasikan melayani 2.000-3.000 penerima,” katanya.
“Sedangkan di wilayah terpencil dalam satu titik bisa melayani di di bawah 1.000 penerima. Pembentukannya pun bukan berbasis kuota nasional tetapi berbasis kebutuhan daerah,” sambung Dadan Hindayana.
Baca Juga: BGN Larang Dapur MBG Masak Mi Tanpa Chef Andal Usai Kasus Keracunan
Dadan juga menegaskan bahwa penentuan lokasi daerah 3T dilakukan oleh Satgas Makan Bergizi Gratis di masing-masing daerah berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Pemda juga menentukan pelaksana pembangunan. Sedangkan, BGN akan menerbitkan SK untuk sinkronisasi dan sinergi antar pemangku kepentingan,” ujarnya disaksikan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar dan Ketua Satgas MBG NTB Fathul Gani.
Ia menambahkan, program MBG ditargetkan menjangkau 79 hingga 80 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk sekitar 3 juta masyarakat di wilayah 3T.
“Alhamdulillah, meski program ini baru terbentuk 1 tahun 4 bulan sudah melayani 62,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ini program tercepat yang dilakukan di seluruh dunia. Karena Brazil saja untuk 40 juta butuh waktu 11 tahun. Ini berkat kontribusi dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dalam memenuhi gizi anak-anak mulai dalam kandungan sampai usia 18 tahun,” katanya.
Baca Juga: BGN Temukan Dapur MBG di Pulo Gebang Belum Kantongi SLHS dan IPAL
Sementara itu, Komisaris Independen PT Krakatau Steel Willgo Zainar menyebut pembangunan SPPG modular menjadi bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kalau yang di bangun oleh Krakatau Steell di NTB, totalnya ada 13 unit, 7 untuk Kabupaten Lombok Utara, 6 di antaranya sudah siap dan sisanya di Sumbawa. Kapasitas operasional kurang lebih 830 orang untuk satu SPPG, khusus di daerah 3 T,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsep modular membuat pembangunan lebih efisien karena tidak membutuhkan lahan luas.
“Semua unit dibangun modular sehingga skala dapur dapat diubah mengikuti unitnya,” katanya. Di NTB sendiri, total 136 unit dapur SPPG modular direncanakan dibangun di berbagai daerah, dengan Kabupaten Sumbawa menjadi wilayah terbanyak penerima pembangunan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
