AHY Tekankan Pengelolaan Mineral di Kawasan Transmigrasi Harus Ramah Lingkungan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pengelolaan sumber daya mineral di kawasan transmigrasi harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menjaga pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang diselenggarakan Kementerian Transmigrasi dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Mei 2026.

"Ya, ini amanah yang memang harus kita jaga bersama-sama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dengan merusak lingkungan. Jadi kalaupun ada eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral yang ada di tanah kita (di kawasan transmigrasi), itu tidak boleh dilakukan semena-mena," kata Menko AHY.

Baca Juga: AHY dan Mentrans Ajak Pemuda Bangun Kawasan Transmigrasi

Sebagai menteri koordinator yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY menekankan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.

Menurutnya, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan alam harus terus dijaga agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

AHY juga menegaskan bahwa kegiatan eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral di Indonesia wajib mengikuti aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dilakukan secara sembarangan oleh pihak tertentu.

Ia memastikan pemerintah akan mengawasi seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam agar berjalan secara adil dan bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan pembangunan serta keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Menurut AHY, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dapat memicu berbagai bencana alam yang berdampak langsung terhadap masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

"Lingkungan yang rusak, hancur, itu menyebabkan bencana alam. Dan yang paling menderita, paling terdampak dan menjadi korban tentu masyarakat yang ada di sekitar situ," tegasnya.

Ia menilai tidak adil apabila ada pihak yang memperoleh keuntungan besar dari kekayaan alam nasional tetapi mengabaikan dampak kerusakan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat dan generasi mendatang.

AHY mengatakan pemerintah terus mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak meninggalkan persoalan lingkungan serius di masa depan.

Menurut dia, pembangunan modern saat ini harus mengedepankan konsep infrastruktur hijau atau green development yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Ia menjelaskan konsep pembangunan hijau juga menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global, termasuk mengurangi dampak lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam di berbagai daerah Indonesia.

AHY menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan searah dalam menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi mencegah dampak buruk bagi generasi mendatang.

Baca Juga: Mentrans: Keberhasilan Transmigrasi Diukur dari Kesejahteraan Warga

Sementara itu, Kementerian Transmigrasi membuka peluang pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi untuk pengembangan tambang batu bara hingga logam tanah jarang (LTJ) sebagai upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Dari hasil penelitian 2 ribu peneliti kemarin, ada juga terkait dengan tambang seperti batu bara. Kalau di Mamuju (Sulawesi Barat) itu ada logam tanah jarang. Itu juga kami potensikan,” ujar Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam konferensi pers Pertemuan Kepala SKK Migas dengan Menteri Transmigrasi di Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.

Iftitah menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Transmigrasi tengah fokus menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia.

(Sumber: Antara)