Ntvnews.id, Bogota, Kolombia - Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50 persen bagi dirinya dan seluruh anggota kabinet sebagai respons atas tekanan politik dan sosial yang terus meningkat akibat aksi blokade nasional yang menuntut dirinya mundur dari jabatan.
Kebijakan tersebut diumumkan pada Senin, 25 Mei 2026 ketika Bolivia memasuki pekan keempat demonstrasi besar-besaran yang melumpuhkan berbagai aktivitas di ibu kota administratif La Paz dan sejumlah wilayah lainnya. Langkah itu disebut sebagai bentuk pengorbanan pemerintah untuk meredakan ketegangan dengan kelompok demonstran yang terdiri dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat adat.
“Presiden, bersama para menteri, telah mengambil keputusan - sebagai bagian dari komitmen dan pengorbanan mendalam kami bagi negara untuk mengurangi gaji kami sebesar 50 persen,” kata Paz dalam pidato publiknya.
Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, Paz menerima gaji bulanan sebesar 24.978 boliviano atau sekitar 3.617 dolar AS. Jumlah itu merupakan batas tertinggi gaji pejabat publik di Bolivia. Setelah dipangkas, penghasilannya turun menjadi 12.489 boliviano atau sekitar 1.808 dolar AS.
Paz mulai memimpin Bolivia pada akhir 2025 dengan membawa agenda reformasi ekonomi yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya di bawah Evo Morales dan Luis Arce. Ia berupaya mengubah arah kebijakan ekonomi kiri yang telah berlangsung selama dua dekade dengan mendekatkan pemerintahannya kepada Amerika Serikat, lembaga keuangan internasional, serta sektor swasta.
Di sisi lain, kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah justru memicu gelombang penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Sejak awal Mei, aksi blokade jalan dilakukan oleh kelompok masyarakat adat, pekerja tambang, guru, hingga buruh pabrik. Demonstrasi tersebut mengganggu distribusi logistik nasional dan menyebabkan kelangkaan bahan pangan, bahan bakar, serta pasokan medis di sejumlah kota besar.
Baca Juga: Irak Bakal Habis-habisan Tantang Bolivia
Meski mendapat tekanan kuat, Paz tetap mempertahankan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar dan pemangkasan anggaran negara. Pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Bolivia di tengah situasi fiskal yang memburuk.
Pengumuman pemotongan gaji itu disampaikan sehari setelah dialog antara pemerintah dan pemimpin masyarakat adat gagal mencapai kesepakatan. Pemerintahan Paz juga menuding Evo Morales berada di balik meningkatnya kekacauan sosial dengan memanfaatkan pengaruh serikat pekerja untuk kembali merebut kekuasaan.
Morales sendiri sebelumnya dilarang mengikuti pemilu 2025 yang dimenangkan Paz. Setelah perundingan damai berakhir tanpa hasil, Morales menulis kritik keras melalui media sosial X.
“Rodrigo Paz sedang mengatur kejatuhannya sendiri di jalan-jalan ini,” tulis Morales di platform media sosial X.
Baca Juga: Bolivia dan Kolombia Saling Usir Duta Besar
Ia juga menyebut Presiden Paz hanya memiliki “dua pilihan”, yakni menerapkan militerisasi atau menggelar pemilu baru.
Saat ini, Morales berstatus buronan setelah surat perintah penangkapan diterbitkan pada 11 Mei. Ia dituduh menghina pengadilan karena mangkir dari persidangan kasus pemerkosaan dan perdagangan manusia terkait dugaan hubungan dengan gadis berusia 15 tahun saat masih menjabat presiden.
(Sumber: Antara)
Arsip foto - Presiden Bolivia Rodrigo Paz. /ANTARA/Anadolu/py. (Anadolu) (Antara)