Ntvnews.id, New York - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pentingnya reformasi sistem multilateral dalam pidato debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.
Sepanjang Mei 2026, Tiongkok diketahui menjabat sebagai Presiden DK PBB. Dalam sesi bertajuk “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System”, Sugiono menyampaikan pandangan Indonesia terkait tantangan global dan relevansi PBB saat ini.
“Kita (Indonesia dan Tiongkok) menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” ujar Menlu Sugiono usai menyampaikan pidato di DK PBB, New York, Selasa, 26 Mei 2026 waktu setempat.
Menurut Sugiono, berbagai perubahan global yang terjadi sejak Perang Dunia Kedua membuat banyak konflik di berbagai kawasan belum terselesaikan secara optimal.
Baca Juga: Kemendag Turunkan 2.639 Iklan Elektronik Bermasalah di Platform Niaga Daring
“Saya kira banyak perubahan yang terjadi (setelah Perang Dunia Kedua) dan kita tahu sama-sama banyak daerah-daerah ataupun potensi-potensi dan titik-titik konflik di dunia ini yang tidak teratasi sepenuhnya karena core (inti) dari akhirnya PBB ini adalah untuk menciptakan perdamaian antar bangsa-bangsa,” tegas Menlu.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyoroti perlunya reformasi terhadap sistem multilateral dan struktur Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, khususnya bagi negara-negara Global South.
“Saya kira Indonesia juga tadi menyampaikan statement pentingnya mereformasi sistem multilateral yang ada, pentingnya kita mereformasi PBB termasuk pentingnya juga kita mereformasi dewan keamanan karena banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili,” imbuh Menlu Sugiono.
Sugiono juga menyinggung kekhawatiran banyak negara terhadap penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, mekanisme veto perlu disertai representasi yang lebih adil dan pesan yang seragam demi menjaga kredibilitas lembaga internasional tersebut.
Menteri Luar Negeri Sugiono menilai Indonesia (Istimewa)
Ia menekankan bahwa dunia internasional tidak ingin PBB kehilangan relevansi di tengah dinamika global yang terus berkembang, mulai dari isu kecerdasan buatan, lingkungan, hingga konflik bersenjata yang berdampak besar terhadap ekonomi dunia.
Terkait situasi di Timur Tengah, khususnya kawasan Iran dan selatan Hormuz, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina sebagai bagian penting dari kepercayaan dunia terhadap PBB.
“Kita saksikan perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Palestina dan menyaksikan kekerasan yang terjadi di sana, penderitaan yang terjadi di sana dan kita menggarisbawahi lagi bahwa kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” ucap Menlu Sugiono.
“Peran PBB peran Dewan Keamanan merupakan sesuatu yang sangat instrumental dalam rangka mencapai tujuan tersebut,” pungkas Menlu Sugiono.
Menteri Luar Negeri Sugiono menilai Indonesia (Istimewa)