Prabowo Subianto dalam pertemuan Board of Peace (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Program Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan menghadapi ancaman stagnasi setelah dana yang dijanjikan para donor belum juga diterima hingga saat ini.
Padahal sebelumnya Trump menyatakan bahwa negara-negara anggota akan memberikan kontribusi senilai US$17 miliar atau sekitar Rp303 triliun untuk mendukung operasional lembaga tersebut.
Situasi ini memicu keraguan dari sejumlah pihak yang menilai pembentukan Board of Peace lebih bernuansa politik dibandingkan sebagai inisiatif kemanusiaan yang nyata.
Mengutip laporan Financial Times yang dikutip Middle East Monitor, Bank Dunia selaku pengelola dana yang disiapkan untuk dewan tersebut belum menerima satu pun kontribusi dari negara donor, meskipun organisasi itu telah berdiri selama empat bulan.
Seorang sumber yang mengetahui perkembangan proyek tersebut mengungkapkan bahwa hingga kini tidak ada dana yang masuk.
"Nol dolar telah disetorkan." terang penjelasan.
Baca Juga: CEK FAKTA: Trump Peringatkan Indonesia Jika Keluar Board of Peace
Kondisi tersebut terjadi meskipun negara-negara anggota sebelumnya menjanjikan dana sebesar US$7 miliar untuk paket bantuan bagi Gaza. Selain itu, Trump juga pernah menyatakan akan menambahkan dukungan sebesar US$10 miliar dari Amerika Serikat.
Alih-alih menggunakan mekanisme pendanaan melalui Bank Dunia yang berada di bawah standar pelaporan internasional dan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dana-dana tersebut dilaporkan diarahkan melalui rekening di JPMorgan Chase.
Skema tersebut memunculkan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas karena dinilai tidak memiliki mekanisme pelaporan independen yang memadai.
Seorang pejabat anonim dari Board of Peace mengatakan kepada Financial Times bahwa berbagai alternatif telah disiapkan untuk menerima dana dari para penyumbang.
"sejumlah opsi telah ditetapkan untuk menerima pendanaan" dan para donor disebut memilih "opsi lain".
Pejabat tersebut juga menjelaskan bahwa laporan keuangan dewan nantinya akan disampaikan kepada dewan eksekutif internal yang terdiri dari pejabat dan penasihat pemerintahan Trump.
"pada waktu yang dianggap tepat." jelasnya.
Meski belum menerima dana utama dari para donor, dewan tersebut dilaporkan telah memperoleh dukungan terbatas dari beberapa negara. Salah satunya berasal dari Maroko sebesar US$20 juta yang digunakan untuk mendukung operasional kantor Nickolay Mladenov, yang bertugas sebagai perwakilan tinggi dewan untuk Gaza pascaperang.
Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin dunia yang menandatangani Board of Peace Charter dalam rangkaian World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). (ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet) (Antara)
Dana tersebut juga disebut membantu pembiayaan komite teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengelola wilayah Jalur Gaza.
Sementara itu, kontribusi lain sebesar US$100 juta dari Uni Emirat Arab yang direncanakan untuk pelatihan pasukan kepolisian baru di Gaza hingga kini belum digunakan. Program tersebut belum berjalan dan pendanaannya masih dibekukan.
Di sisi lain, seorang ajudan senior Kongres AS menyatakan bahwa belum ada dana yang benar-benar disalurkan kepada Board of Peace.
"tidak ada niat" untuk mengelola dana tersebut melalui badan yang bersangkutan.
Baca Juga: Indonesia Hold Bahas Board of Peace di Tengah Gejolak Timur Tengah
Selain itu, dana tambahan sebesar US$50 juta yang dirancang untuk mendukung operasional dewan juga belum dicairkan. Penyaluran dana tersebut masih menunggu penyelesaian sistem pengawasan keuangan dan mekanisme administrasi yang diperlukan agar dapat menerima pendanaan resmi dari pemerintah Amerika Serikat.
Belum mengalirnya dana-dana yang telah dijanjikan itu menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan Board of Peace, terutama terkait kemampuan lembaga tersebut menjalankan berbagai program yang sebelumnya dipromosikan sebagai bagian dari upaya stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
