Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjawab pertanyaan awak media ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6/2026). ANTARA/Harianto (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa proyek pengembangan Trans Railway Sumatra yang akan menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, menurutnya, akan mencari berbagai skema pembiayaan lain untuk mempercepat pembangunan jaringan kereta tersebut.
Usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026 Dudy menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan inovasi dalam pendanaan infrastruktur.
“Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN,” kata Menhub.
Ia menegaskan bahwa berbagai sumber pendanaan di luar APBN kini terbuka untuk mendukung proyek strategis tersebut. Pemerintah juga mendorong keterlibatan pihak luar seperti lembaga investasi maupun sektor swasta.
Dudy menambahkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) dan sektor swasta diharapkan dapat ikut berperan dalam pembiayaan proyek tersebut.
“Iya, tentunya harapan kita (bakal melibatkan Danantara atau private sector),” ujarnya.
Baca Juga: Kemenhub Bahas Pembangunan BRT BBMA, Guna Wujudkan Sistem Transportasi Perkotaan Berintegritas
Proyek ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, khususnya dalam rangka meningkatkan efisiensi transportasi logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah saat ini masih mematangkan rencana tersebut melalui pembentukan tim lintas lembaga.
“Ini kita akan matangkan. Kemudian kita akan segera tindak lanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien khususnya di luar Jawa,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa tim khusus pengkajian proyek telah dibentuk dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Danantara.
Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Gratifikasi di Kemenhub, Panggil Sejumlah Kepala Balai sebagai Saksi
“Itu kan penugasan dari Presiden ke kita. Kita sekarang sedang membuat tim khusus untuk pengkajian ini dengan Kemenko Infrawil, Danantara, Kementerian Perhubungan,” kata Bobby saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan jalur kereta Trans Sumatra ini bertujuan memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatra sesuai arahan Presiden. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi besar, yakni sekitar 20–25 miliar dolar AS atau setara Rp350 triliun.
“Kalau totalnya itu (dana yang dibutuhkan pembangunan jaringan kereta Trans) Sumatera, itu bisa sekitar 20-25 miliar dolar AS atau sekitar Rp350 triliun dari ujung ke ujung," ujar Bobby.
Menurutnya, kondisi jaringan rel di Sumatra saat ini masih belum saling terhubung secara utuh. Karena itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan jalur Banda Aceh–Besitang sebagai prioritas utama dalam tahap awal pembangunan proyek tersebut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
