Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (ANTARA/HO-Kemendagri) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh Indonesia untuk menjaga kekompakan serta memperkuat komunikasi antarpemangku kepentingan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar utama keberhasilan pembangunan daerah.
Tito menegaskan bahwa soliditas antarunsur Forkopimda berperan besar dalam menciptakan kondisi daerah yang kondusif.
“Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan dan kesatuan bangsa serta kedaulatan negara,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Arahan bersama sejumlah pejabat negara, termasuk Menko Polhukam, Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala BPS, kepada kepala daerah dan Forkopimda wilayah Jawa dan Bali di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta.
Baca Juga: Mendagri Tegaskan IPDN Jadi Pilar Strategis Penguatan ASN dan Ketahanan Negara
Tito menyoroti bahwa Pulau Jawa dan Bali memiliki peran strategis karena menjadi pusat aktivitas nasional serta dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia. Oleh karena itu, stabilitas di kawasan tersebut dinilai sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Ia juga mengingatkan bahwa gangguan keamanan, termasuk kerusuhan maupun konflik skala kecil, dapat berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.
“Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, semua akan terganggu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mendorong Forkopimda untuk terus memperkuat koordinasi, baik secara formal maupun informal, agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini. Ia menilai daerah dengan tingkat kekompakan tinggi cenderung lebih cepat menyelesaikan persoalan.
Baca Juga: Mendagri Ajak PIKI Ambil Peran Strategis Wujudkan Indonesia Emas 2045
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen pencegahan konflik sosial berbasis keagamaan. Menurutnya, FKUB yang aktif dapat membantu deteksi dini terhadap potensi gesekan di masyarakat.
Tito juga mendorong kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran dari APBD guna mendukung kegiatan FKUB, terutama di daerah yang memiliki kerentanan terhadap isu-isu keagamaan.
“Mohon juga dihidupkan FKUB. Biasanya daerah yang rentan terhadap isu keagamaan akan lebih cepat mencegah potensi konflik apabila FKUB berjalan dengan baik,” katanya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
