Ilustrasi stunting/ist
Ntvnews.id, Jakarta - Stunting masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia meskipun tren prevalensinya menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Percepatan penanganan dinilai tetap diperlukan agar target generasi sehat, cerdas, dan berkualitas dapat tercapai secara optimal.
Ketua Umum Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS) Indonesia Komite Nasional Pencegahan Stunting, David Hamka, mengusulkan pembentukan Utusan Khusus Presiden Pencegahan Stunting untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program penanganan stunting di tingkat nasional.
Menurut David, isu stunting tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat agar seluruh program dapat berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.
“Pencegahan stunting merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan perhatian lintas sektor. Diperlukan penguatan koordinasi yang berada langsung di bawah Presiden agar seluruh kebijakan dan program dapat berjalan dalam satu arah yang sama,” ujar David Hamka dalam keterangan di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen dalam pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta intervensi gizi untuk menekan angka stunting.
David berpandangan, keberadaan Utusan Khusus Presiden dapat menjadi instrumen percepatan yang membantu Presiden mengoordinasikan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat dalam satu arah kebijakan.
Ia menegaskan bahwa posisi tersebut bukan untuk menambah birokrasi baru, melainkan sebagai penggerak yang memastikan kebijakan berjalan lebih efektif dan terukur di lapangan.
Baca Juga: Wihaji Ajak 1.440 Kader TPK Percepat Penurunan Stunting di Aceh Tenggara
“Utusan Khusus Presiden dapat berperan sebagai penghubung dan penggerak percepatan pelaksanaan program di lapangan, sekaligus memastikan berbagai kebijakan berjalan selaras dengan target nasional penurunan stunting,” katanya.
David juga menambahkan bahwa penguatan koordinasi di bawah langsung Presiden akan membantu mempercepat identifikasi hambatan implementasi program serta meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan.
KNPS Indonesia menyatakan siap mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting guna mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
