Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka (Setpres)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kemajuan pesat dalam implementasi Government Technology (GovTech), salah satu program utama transformasi digital pemerintahan yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hingga saat ini, sekitar 80 persen sistem telah saling terhubung dan mampu mengintegrasikan data dari berbagai kementerian serta lembaga pemerintah.
Luhut menilai pencapaian tersebut sebagai langkah bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak Indonesia berdiri, data dari delapan kementerian dan lembaga berhasil disatukan dalam satu sistem terpadu.
"Kemudian juga kami laporkan mengenai government technology karena sudah 80% terkoneksi. Dan pertama kali delapan kementerian dan lembaga sepanjang republik ini merdeka datanya jadi satu. Tanggal 1 Juni kemarin ada peristiwa besar, datanya jadi satu berbasis AI," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Selasa, 9 Juni 2026.
Baca Juga: Prabowo Terima Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif Bagi UMKM
Ia menjelaskan, integrasi tersebut tidak hanya menggabungkan data dari berbagai instansi, tetapi juga mencakup proses pembersihan dan verifikasi data dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Menurutnya, pemanfaatan teknologi ini akan membantu meningkatkan validitas data pemerintah sekaligus mempercepat layanan publik.
Sebagai contoh, Luhut menyoroti penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition yang dinilai mampu mempercepat proses verifikasi maupun penyelesaian keberatan masyarakat hanya dalam hitungan menit.
"Kami beri contoh di DPR bagaimana face recognition bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo nanti GovTech akan menjadi satu bagian yang penting karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ," ujarnya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan seluruh sistem yang tengah dibangun tersebut nantinya akan terkoneksi dengan National Single Window yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Menurut dia, integrasi data lintas sektor akan memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan kepatuhan, dan memperluas basis penerimaan negara.
Ia juga menilai digitalisasi melalui GovTech berpotensi membawa sekitar 64 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal sekaligus sistem perpajakan nasional.
"Ini penting karena nanti GovTech masuk, maka UMKM 64 juta akan ter-grab supaya mereka juga ikut bagian, 0,5% bayar pajak, terlibat. Apabila itu terjadi tax ratio kita akan naik dari 9% sekarang ke 12% atau 13%," ungkapnya.
Menurut Luhut, meningkatnya penerimaan negara berkat sistem yang lebih terintegrasi akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
"Kalau penerimaan negara meningkat signifikan, itu ada peluang kita akan menurunkan pajak ke depan dan peluang menciptakan lapangan kerja karena data GovTech lengkap dan UMKM baru bisa dibentuk sejalan dengan MBG," katanya.
Selain membahas perkembangan GovTech, Luhut juga melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki manfaat besar bagi masyarakat, namun masih memerlukan penyempurnaan dari sisi tata kelola agar pelaksanaannya semakin optimal.
"MBG ini program yang sangat baik, hanya pengelolaannya ditata dengan rapi. Presiden memberikan arahan dan kami akan bantu dari DEN untuk menata pelaksanaannya sehingga jauh lebih bagus," tutup Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
