Menko Zulhas Sebut Jumlah SPPG Membengkak 6.877 Titik, Perlu Ditata Ulang

Dalam konferensi pers mengenai peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG di daerah terpencil yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026, Zulhas menjelaskan, “Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik.”

Menurutnya, peningkatan jumlah tersebut menjadi perhatian pemerintah karena sebanyak 6.138 titik SPPG telah mengantongi Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional

Tak hanya di wilayah 3T, Zulhas juga menyoroti bertambahnya jumlah dapur MBG di kawasan aglomerasi. Ia menyebutkan bahwa jumlah titik yang sebelumnya direncanakan sebanyak 21 ribu kini telah mencapai 27.877 titik.

“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada kenaikan 6.877 titik,” ujar Zulhas.

Dengan asumsi setiap dapur SPPG menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari, pemerintah memperkirakan terdapat pembengkakan anggaran yang cukup besar akibat penambahan titik tersebut.

“Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun. Berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,” kata Zulhas.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus segera dibenahi. Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap pelaksanaan Program MBG. Proses pembenahan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi guna memastikan program tetap berjalan tanpa memberikan beban berlebihan terhadap keuangan negara, sembari tetap menjaga target pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghentikan sementara pembukaan titik dan dapur baru. Saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional yang tercatat berdasarkan virtual account dan akan dievaluasi kembali untuk mengukur kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.

Selain itu, BGN juga memberlakukan penghentian sementara pendaftaran dapur baru sembari melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan karena distribusi dapur MBG masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.

BGN juga akan melakukan penajaman sasaran penerima manfaat agar intervensi gizi lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi akan dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program tersebut.

Di sisi lain, pengawasan terhadap kualitas layanan juga akan diperketat. Pada 2026, fokus pelaksanaan MBG tidak lagi semata mengejar jumlah, melainkan memastikan kualitas pelaksanaan program. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan setiap dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang memadai.

Nanik menegaskan bahwa Program MBG merupakan amanat yang harus dijalankan dengan baik. Selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di tingkat akar rumput.