Jawab Aksi Mahasiswa, Qodari: Prabowo Sudah Hemat Rp300 Triliun dan Perangi Kebocoran APBN

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memastikan apa yang sedang dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagian dari efisiensi dan menciptakan belanja yang tepat sasaran.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari menegaskan, ini sekaligus menjawab salah satu tuntutan aksi demo mahasiswa pada Jumat, 12 Juni 2026 yaitu mengenai pemborosan APBN.

Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya justru berfokus pada penghentian pemborosan anggaran dan peningkatan efisiensi belanja negara.

“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu, 13 Juni 2026.

Qodari menjelaskan bahwa pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo melakukan penghematan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan tersebut, menurutnya, berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun.

Baca Juga: Ketua Federasi Sepak Bola Palestina Ditolak Visa AS dan Kanada untuk Hadiri Piala Dunia

Selain itu, Qodari menegaskan bahwa Prabowo juga berada di garis terdepan dalam upaya menghentikan kebocoran yang selama ini merugikan negara.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.

“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” lanjutnya.

Meski demikian Qodari mengaku tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” pungkas dia.