Pemerintah Manfaatkan Libur Sekolah untuk Evaluasi Total SPPG

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mengungkapkan masa libur sekolah akan digunakan sebagai momentum untuk melakukan pembenahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bakom Muhammad Qodari mengatakan selama periode libur sekolah, operasional SPPG akan dihentikan sementara. Kebijakan tersebut dilakukan guna memberikan ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan SPPG yang bertugas menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut Qodari, evaluasi terhadap kinerja SPPG sebenarnya telah dilakukan secara rutin. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi fasilitas, proses pengolahan makanan, penerapan standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas bahan pangan yang digunakan.

Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah berencana menerapkan sistem klasifikasi atau grading terhadap seluruh SPPG. Nantinya, setiap unit SPPG akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kualitas layanan yang diberikan.

Baca Juga: Hadiri Peringatan Malam 1 Suro dan Kirab di Mangkunegaran Solo, Mas Kawe: Ada 8 Makna yang Bisa Dipetik

"Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama," terangnya.

Qodari menjelaskan bahwa pemberian insentif ke depan akan disesuaikan dengan hasil penilaian tersebut. Dengan demikian, SPPG yang mampu menunjukkan kualitas layanan lebih baik akan memperoleh insentif lebih besar dibandingkan unit yang memiliki performa lebih rendah.

Selain penerapan sistem grading, Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola program MBG. Di antaranya adalah pemberlakuan moratorium pembangunan SPPG baru serta peninjauan ulang skema insentif yang diberikan kepada setiap unit layanan.

Sementara itu, BGN berencana melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG selama masa libur sekolah berlangsung. Audit tersebut akan mencakup pemeriksaan standar operasional dan kelayakan fasilitas yang digunakan dalam penyelenggaraan program.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari. (Foto: Dok/Istimewa/Bakom)

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) maupun persyaratan kelayakan akan ditutup. Langkah tersebut diambil untuk memastikan keamanan pangan dan kualitas layanan yang diterima para penerima manfaat program.

Menurut Agustina, evaluasi total ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan standar keamanan makanan, mutu pelayanan, serta tata kelola program prioritas nasional di bidang peningkatan gizi.

Ia juga menekankan bahwa setelah data penerima manfaat dipastikan akurat, pemerintah akan melakukan penyesuaian kembali terhadap besaran insentif yang diterima setiap SPPG. Perhitungan tersebut tidak hanya didasarkan pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga mempertimbangkan indikator lain seperti kualitas makanan yang disajikan.

Lebih lanjut, Agustina menyebutkan adanya kemungkinan penggabungan sejumlah SPPG sebagai bagian dari proses penyesuaian atau refocusing program. Kebijakan tersebut sekaligus akan menjadi dasar dalam penetapan besaran insentif bagi masing-masing dapur MBG agar lebih efektif dan sesuai dengan kinerja yang ditunjukkan.