Tangkapan layar- Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa, 23 Januari 2026 (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji masih menunjukkan tren positif. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat jumlah pendaftar calon haji baru hingga Mei 2026 telah melampaui target operasional bulanan dengan capaian mencapai 118,61 persen.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa peningkatan jumlah pendaftar tersebut menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan ekosistem perhajian nasional.
"Hingga posisi Mei 2026, instrumen administrasi kami mencatat jumlah pendaftar haji baru yang masuk telah mencapai 203.452 orang. Capaian ini merefleksikan tingginya kepercayaan publik untuk menitipkan dana penyiapan ibadah mereka," kata Fadlul.
Menurut dia, bertambahnya jumlah calon jamaah yang mendaftar sejalan dengan upaya BPKH dalam menjaga kekuatan finansial lembaga. Saat ini, total dana kelolaan haji yang berhasil dihimpun mencapai Rp181,731 triliun.
Baca Juga: Penyelenggaraan Haji 2026 Lancar, Pemerintah Akan Pangkas Lagi Masa Tunggu dan Tingkatkan Layanan
Di sisi lain, untuk mendukung pertumbuhan jumlah pendaftar tersebut, BPKH juga membukukan realisasi nilai manfaat sebesar Rp4,934 triliun. Angka tersebut setara dengan 82,73 persen dari target berkala yang telah ditetapkan. Sementara itu, tingkat imbal hasil investasi (yield on investment) tercatat berada pada level 6,57 persen.
Fadlul menambahkan bahwa pengelolaan anggaran juga berjalan efisien. Hingga Mei 2026, biaya operasional internal berhasil ditekan pada angka Rp182,84 miliar. Selain itu, BPKH telah menyalurkan dana program kemaslahatan umat sebesar Rp99,99 miliar atau sekitar 95 persen dari pagu yang dialokasikan untuk tahun berjalan.
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2026 yang telah disetujui sebelumnya, BPKH menargetkan jumlah pendaftar haji baru secara kumulatif mencapai 459.341 jamaah hingga akhir tahun. Selain itu, total dana kelolaan ditargetkan menyentuh Rp204,287 triliun dengan nilai manfaat sebesar Rp14,534 triliun.
Menanggapi perkembangan tersebut, Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk terus meningkatkan pengelolaan risiko investasi serta melakukan evaluasi biaya operasional secara berkala setiap tiga bulan. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan keamanan dana yang dipercayakan oleh ratusan ribu calon jamaah haji.
Baca Juga: Layanan Haji Meningkat di Era Prabowo, Akomodasi Jemaah Reguler Setara Hotel Bintang 5
"Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa capaian BPKH sampai dengan Mei 2026 menunjukkan kinerja yang baik, namun tetap terdapat sejumlah risiko yang perlu kita jaga bersama. Rekomendasi Komisi VIII jntuk terus memperkuat mitigasi risiko investasi finansial dan mengevaluasi biaya operasional per tiga bulan," cetusnya.
(Sumber: ANTARA)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
