Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin dunia yang menandatangani Board of Peace Charter dalam rangkaian World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Istanbul - Dewan Perdamaian (Board of Peace) bersiap menjalankan proyek percontohan untuk mengelola pusat-pusat penampungan kemanusiaan di Jalur Gaza yang berada di luar pengaruh Hamas. Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan dalam beberapa pekan mendatang.
Berdasarkan laporan Israel Hayom pada Selasa, 30 Juni 2026, kawasan Tel al-Sultan yang terletak di dekat Rafah akan menjadi lokasi pertama pelaksanaan proyek tersebut. Area itu diproyeksikan menjadi tempat penampungan warga sipil, khususnya mereka yang tidak memiliki keterkaitan dengan Hamas.
Media tersebut, mengutip sumber yang tidak disebutkan identitasnya, melaporkan bahwa pengamanan kawasan akan dilakukan oleh Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force), sebuah pasukan multinasional yang berada di bawah koordinasi Dewan Perdamaian.
Pasukan tersebut disebut akan ditempatkan di Kamp Amitai milik Israel yang berlokasi di dekat wilayah Gaza.
Baca Juga: Trump Sebut Pasukan Internasional Akan Segera Ditempatkan di Gaza
Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa personel Pasukan Stabilisasi Internasional diperkirakan hanya akan dibekali senjata nonmematikan guna menjaga keamanan dan ketertiban di dalam zona kemanusiaan. Di saat bersamaan, militer Israel dilaporkan akan terus memperluas serta memperkuat penguasaannya di wilayah luar yang dikenal sebagai "Garis Kuning".
Israel Hayom juga menyebut Dewan Perdamaian berkomitmen tidak menggunakan beton dalam proses pembangunan kembali kawasan tersebut.
Sebagai alternatif, fasilitas yang disiapkan akan berupa unit hunian bergerak atau karavan yang dilengkapi layanan kesehatan serta berbagai fasilitas dasar untuk memenuhi kebutuhan warga.
Laporan itu turut mengklaim bahwa skema tersebut berpotensi membuka ruang bagi Israel untuk terus memperluas wilayah yang berada di bawah kendalinya di Jalur Gaza.
Baca Juga: Faksi Palestina Tolak Usulan Pasukan Internasional di Gaza
Sebelumnya, pada 16 Januari, Gedung Putih mengumumkan pembentukan struktur pemerintahan transisi untuk Gaza. Struktur tersebut mencakup Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, Komite Nasional Administrasi Gaza, pemerintahan teknokrat, serta Pasukan Stabilisasi Internasional.
Dewan Perdamaian kemudian menggelar pertemuan pertamanya pada 19 Februari di US Institute of Peace, Washington, dalam agenda yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pembentukan lembaga tersebut merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin yang digagas Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Rencana itu mendapat dukungan melalui Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada 17 November 2025.
Inisiatif tersebut muncul setelah konflik berkepanjangan di Gaza selama dua tahun yang mengakibatkan lebih dari 73 ribu korban jiwa, lebih dari 173 ribu orang terluka, serta menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil di wilayah tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi Gaza mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
