Pemerintah Percepat Ratifikasi I-EAEU untuk Dongkrak Perdagangan Indonesia-Belarus

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia mempercepat proses ratifikasi perjanjian perdagangan Indonesia–Eurasian Economic Union (I-EAEU) sebagai upaya memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan nilai perdagangan bilateral dengan Belarus.

Melalui implementasi perjanjian tersebut, pemerintah menargetkan nilai perdagangan kedua negara dapat meningkat menjadi US$500 juta dari posisi saat ini yang berada di kisaran US$220 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penguatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belarus tercermin dari meningkatnya komitmen kerja sama antarpelaku usaha dari kedua negara.

“Pada kesempatan ini (Forum Bisnis Indonesia-Belarus dan Business Matching) tadi disaksikan 17 MoU, business to business," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa, usai menghadiri acara Forum Bisnis Indonesia-Belarus dan Business Matching.

Menurut Airlangga, nilai perdagangan antara Indonesia dan Belarus yang saat ini mencapai sekitar US$220 juta menunjukkan tren peningkatan sejak penandatanganan perjanjian I-EAEU. Pemerintah berharap implementasi penuh perjanjian tersebut dapat mendorong perdagangan bilateral hingga mencapai US$500 juta.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mempercepat proses ratifikasi I-EAEU. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan surat kepada DPR untuk mendukung percepatan proses tersebut, sementara Rusia dan Belarus telah lebih dahulu merampungkan tahapan ratifikasi.

Airlangga mengatakan, setelah perjanjian mulai berlaku efektif, lebih dari 90 persen produk Indonesia yang masuk ke negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU), termasuk Belarus, akan memperoleh fasilitas bea masuk nol persen. Sebaliknya, mayoritas produk asal Belarus juga akan mendapatkan perlakuan serupa ketika memasuki pasar Indonesia.

Selain memperluas perdagangan, pemerintah juga membuka peluang kerja sama di sektor industri strategis. Airlangga menyebut Belarus merupakan salah satu produsen alat berat terbesar di kawasan Eurasia, sehingga terdapat potensi kolaborasi dalam pengembangan alat berat listrik yang memanfaatkan baterai berbasis nikel dari Indonesia.

Menurutnya, kerja sama tersebut sejalan dengan agenda hilirisasi nikel nasional sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon melalui penggunaan kendaraan dan alat berat berbasis listrik.

Pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama di sektor pupuk. Airlangga mengungkapkan bahwa PT Pupuk Indonesia sedang mengkaji peluang untuk mengambil kepemilikan saham pada tambang potas di Belarus guna memperkuat pasokan bahan baku pupuk NPK.

Baca Juga: Prabowo akan Terima Presiden Belarus Lukashenko di Istana 2 Juli

"Kalau tanpa kepemilikan, seperti sekarang kalau ada disrupsi, impornya juga bisa terdisrupsi," ujarnya.

Ia menambahkan, kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Juli diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai kesepakatan yang sebelumnya dibahas dalam Joint Commission Meeting di Belarus pada Mei lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James T. Riady, menilai kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia saat ini membuka peluang baru bagi Belarus untuk meningkatkan investasinya di Tanah Air.

“Sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat basis manufaktur Indonesia, kapabilitas industri, ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan kapasitas teknologi,” kata James.

Menurut James, pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi global ke kawasan Asia-Pasifik semakin memperkuat posisi strategis Indonesia. Selain memiliki pasar domestik yang mencapai sekitar 285 juta penduduk, Indonesia juga menjadi pintu gerbang menuju pasar ASEAN yang dihuni lebih dari 680 juta jiwa.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie (kiri) bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov (kanan) di Jakarta, Rabu 6 Agustus 2025. ANTARA/HO-Kadin. (Antara)

Lebih lanjut, James mendorong pelaku usaha Indonesia untuk memanfaatkan Belarus sebagai basis pengembangan bisnis di kawasan Eurasia, baik melalui investasi langsung maupun pembentukan usaha patungan.

Ia menilai, percepatan kerja sama ekonomi akan lebih efektif jika didukung oleh komitmen dunia usaha, bukan hanya melalui hubungan antarpemerintah.

Di sisi lain, Wakil Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich menyatakan masih terdapat banyak peluang untuk memperluas kerja sama antara kedua negara. Ia menambahkan bahwa sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, dan teknologi merupakan bidang-bidang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, seiring dengan meningkatnya interaksi pelaku usaha Indonesia dan Belarus melalui forum bisnis yang digelar kedua negara.