Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari. (Bakom)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan program digitalisasi pembelajaran, termasuk hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala Badan Komunikasi (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan program digitalisasi pembelajaran terus menunjukkan perkembangan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya memperluas distribusi perangkat, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi agar semakin terintegrasi dalam proses belajar mengajar.
"Program ini telah menjangkau ratusan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia," kata Qodari dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Kantor Bakom, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pada 2025, sebanyak 288.865 satuan pendidikan telah menerima Papan Interaktif Digital (PID) beserta perangkat pendukung lainnya seperti laptop dan hard disk eksternal.
Selain itu, sebanyak 8.265 satuan pendidikan memperoleh dukungan internet dan 2.389 satuan pendidikan menerima dukungan listrik. Pemerintah juga telah melatih 33.156 guru dan tenaga kependidikan, serta mengembangkan 2.856 konten pembelajaran digital guna mendukung pemanfaatan perangkat secara optimal.
Pada 2026 ini, pemerintah terus menyiapkan proses pengadaan PID sambil mendampingi sekolah serta menyusun konten pembelajaran digital. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan perangkat yang telah diterima sekaligus menyiapkan ekosistem pemanfaatan PID pada tahun ini.
"Sebanyak 99,5 persen siswa menyatakan pembelajaran menggunakan PID jauh lebih menarik. Dari sisi pemahaman materi, 98 persen siswa mengaku memahami materi yang diajarkan," kata Qodari menyampaikan hasil evaluasi dari Kemendikdasmen atas implementasi program ini.
Dari sisi guru, tambahnya, mayoritas mulai beralih ke metode pembelajaran yang lebih interaktif dan variatif. Guru juga melaporkan bahwa murid menjadi lebih aktif dan antusias di kelas.
Diperkuat di Wilayah 3T
Qodari juga memastikan pemerintah terus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di daerah 3T agar manfaat digitalisasi pembelajaran tidak hanya dinikmati di wilayah perkotaan.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 29 Juni 2026, Program Digitalisasi Pembelajaran di wilayah 3T pada 2025 telah menjangkau 13.838 sekolah yang mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sekolah penerima manfaat tersebar di sejumlah provinsi, antara lain Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua beserta seluruh provinsi pemekarannya, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung.
Khusus di wilayah 3T, bantuan yang diberikan mencakup dukungan listrik bagi 49 SMP senilai Rp145,5 juta; layanan internet bagi 4.316 sekolah berbagai jenjang senilai Rp44,6 miliar; serta laptop dan harddisk sebanyak 30.285 unit untuk sekolah berbagai jenjang senilai Rp202,8 miliar.
"Meski demikian, kami menyadari bahwa kesetaraan dengan wilayah perkotaan belum sepenuhnya tercapai,” kata Qodari.
Tantangan utamanya masih berkisar pada ketersediaan dan kecukupan daya listrik, konektivitas internet, aksesibilitas geografis, dan kesiapan SDM guru.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen agar arah digitalisasi pembelajaran pada 2026 tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah perangkat PID, tetapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
Pemerintah juga terus meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform Rumah Pendidikan dan Learning Management System (LMS), serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat secara langsung di sekolah.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
