PPPK Demo Tolak Dirumahkan, DPR Minta Pemerintah Bereskan

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menanggapi aksi demonstrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang menolak dirumahkan. Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, pemerintah pusat mesti turun tangan dan berembuk dengan pemerintah daerah (pemda) lantaran kondisi fiskal di daerah sedang tak baik-baik saja.

"Ya, kalau dari sisi Banggar sebenarnya sudah menyampaikan jauh-jauh hari kepada pemerintah, bahwa kondisi fiskal di daerah sudah mengalami tekanan yang luar biasa. Oleh karenanya, alangkah baiknya jika pemerintah pusat ikut turun rembuk dengan daerah," ujar Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Ia menuturkan, dana bagi hasil (DBH) yang belum disalurkan harus segera ditindaklanjuti. Sehingga, pemda pun mampu membayar gaji PPPK.

"Umpamanya dana bagi hasil yang belum disalurkan, segera disalurkan agar daerah bisa bernapas dan mampu membayar honor, gaji PPPK. Dan pemerintah sudah berkomitmen bagi daerah yang kesulitan fiskal, pemerintah akan turun tangan. Itu sudah ditekankan oleh pemerintah," tutur Said.

Ia berharap kebijakan merumahkan PPPK tersebut jangan sampai terjadi. Said menyinggung soal adanya DBH yang belum dicairkan sepenuhnya ke daerah.

"Seharusnya tidak terjadi dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai terjadi. Dana bagi hasil yang kurang salur. Karena dulu dana bagi hasil kan baru diberikan setengahnya," jelas dia.

"Nah, sekarang, tadi diputuskan, supaya dana bagi hasil yang kurang salur sebesar Rp 132 triliun segera dicairkan untuk daerah-daerah," imbuhnya.

Ia menyadari bahwa kondisi fiskal di banyak daerah saat ini mengalami tekanan luar biasa. Atas itu, dirinya menekankan kembali pentingnya pemerintah pusat untuk turun tangan secara cepat.

"Masih banyak daerah yang memang fiskalnya itu mengalami tekanan yang luar biasa, maka pemerintah harus turun tangan untuk mempercepat, cepat salur dana bagi hasil. Karena dana bagi hasil itu bagian dari pendapatan asli daerah," tandas Said.