Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto sempat memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat terbatas pada Sabtu, 11 Juli 2026 malam. Itu dilakukan Presiden, guna memperoleh laporan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, rapat tersebut digelar karena Prabowo ingin memperoleh penjelasan langsung mengenai perkembangan perkara.
"Karena ada sebuah kejadian, ya, tentu beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan," ujar Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Ketik ditanya apakah pemerintah ingin penyelesaian kasus Febrie berlangsung tanpa menimbulkan kegaduhan, Prasetyo mengatakan pemerintah berkepentingan menjaga stabilitas nasional.
"Kalau pertanyaannya masalah kegaduhan, kan sebenarnya tidak hanya berkenaan dengan masalah ini. Berkali-kali juga beliau sampaikan, kami mewakili Presiden, pemerintah, syarat untuk membangun ekonomi itu salah satunya adalah stabilitas. Syarat stabilitas, ya, tentunya kita berharap mengurangi, meminimalisasi kegaduhan. Jadi semangatnya itu," papar Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo juga menyampaikan Istana telah menerima surat dari Jaksa Agung yang berisi usulan nama Jampidsus baru sebagai pengganti Febrie.
Menurut dia, surat dikirimkan pada Selasa, 14 Juli 2026 dan kini tengah diproses sebagai dasar penerbitan keputusan presiden (keppres).
Prasetyo membenarkan Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi menjadi salah satu nama yang diusulkan Jaksa Agung, selain beberapa nama lain yang tidak dirincinya.
Ia juga mengisyaratkan keputusan presiden mengenai pengangkatan Jampidsus baru akan diteken pada pekan ini.
Diketahui, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus pada Sabtu, 11 Juli 2026 dini hari. Lalu di hari yang sama, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Kortastipidkor bersama Polda Metro Jaya.
Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait upaya pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik dan efisiensi energi di tengah tantangan global. (Bakom)