Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda (NTVNews)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyinggung mentalitas sebagian aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai buruk. Komisi II DPR lantas meminta agar Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja dari ASN ditingkatkan guna memperbaiki kualitas hasil kerja mereka.
"Kita ke depan mungkin, Ibu Menpan-RB dan bapak ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, perlu meningkatkan sedikit KPI (Key Performance Indicator) kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita, apakah itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," ujar Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, saat rapat bersama KemenPan-RB, BKN, LAN, dan sejumlah pihak lainnya, Rabu, 15 Juli 2026.
Rifqinizamy menyinggung ASN yang tidak bisa kompetitif, apabila dibandingkan dengan pegawai swasta. Menurutnya, apabila ASN tak bisa mencapai KPI, perlu ada hukuman.
"Karena itu ini PR kita semua, kita kan sudah memasukkan dalam Prolegnas RUU ASN ke depan. Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, Pegawai Negeri ASN enggak bisa kompetitif? Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas," jelas dia.
"Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI, bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini yang sekarang jadi beban kita di daerah," imbuh Rifqi.
Ia lalu menyoroti digitalisasi yang telah dilakukan, namun tak meningkatkan performa. Bagi Rifqi, mentalitas ASN belum berubah kendati ada digitalisasi.
"Ekosistem digitalnya belum, berubah, mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi," jelas dia.
Rifqi juga menyinggung besarnya beban anggaran daerah untuk gaji pegawai. Hal itu berpotensi mengurangi anggaran untuk pelayanan kebutuhan masyarakat lainnya.
"Kalau kita pertahankan terus, kita memanusiakan para ASN termasuk PPPK di dalamnya, tapi pada sisi yang lain kita sedang zalim dengan rakyat yang lebih membutuhkan. Sekolah enggak bisa diperbaiki, kesehatan enggak bisa diurus, jalan rusak nggak bisa kita apa-apain," tandas Rifqi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
