Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum memutuskan untuk mengurangi anggaran sektor pertahanan, meski wacana tersebut sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, penyesuaian anggaran hanya akan dilakukan apabila kondisi fiskal benar-benar membutuhkannya.
"Jangan kemungkinan ya. Kemungkinan itu kan artinya kalau memang dalam situasi yang dibutuhkan ya mungkin itu akan dilakukan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Prasetyo menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi pemerintah hingga saat ini, fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi yang solid. Selain itu, kesehatan fiskal negara juga dinilai tetap terjaga sehingga belum ada kebutuhan mendesak untuk memangkas anggaran pertahanan.
"Hasil evaluasi kami sampai hari ini alhamdulillah fundamental ekonomi kita cukup kuat, fiskal kita juga masih sangat terjaga," katanya.
Baca Juga: Istana Buka Suara Soal Posisi Duduk Gibran Tak Sejajar dengan Prabowo Saat Sidang Kabinet
Meski demikian, pemerintah tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus mengevaluasi penggunaan anggaran negara. Evaluasi difokuskan pada belanja yang dinilai kurang produktif atau belum memberikan dampak optimal agar dapat dilakukan efisiensi.
"Di satu sisi tetap melakukan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, terus-menerus anggaran-anggaran yang memang dirasa kurang produktif, kurang berdampak, untuk itu juga terus-menerus kita upayakan untuk diefisiensikan," ujarnya.
Prasetyo belum merinci pos anggaran apa saja yang akan menjadi sasaran efisiensi, termasuk apakah sektor pertahanan nantinya akan terdampak apabila evaluasi terus berlanjut.
Sebelumnya, wacana pengurangan anggaran pertahanan mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mendorong efisiensi belanja negara sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal.
Berdasarkan data pemerintah, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2026 tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun dan realisasi belanja negara sebesar Rp1.656 triliun.
Pemerintah menilai kondisi fiskal tersebut masih berada dalam batas aman, sehingga ruang anggaran tetap tersedia untuk mendukung berbagai program prioritas nasional sembari terus mendorong efisiensi pada belanja yang dinilai kurang produktif.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
