AHY Sebut Transformasi Kawasan Dimulai dari Rumah Layak

NTVNews.id, Jatim - Transformasi kawasan kumuh tidak cukup hanya dengan membangun rumah baru. Lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman, dan memiliki infrastruktur dasar juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat meresmikan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Sabtu, 1 Agustus 2026.

Program tersebut menghadirkan 166 rumah yang dibangun, direnovasi, dan direvitalisasi di atas lahan sekitar 7 hektare. Penataan tidak hanya menyasar bangunan rumah, tetapi juga dilengkapi berbagai infrastruktur dasar untuk menciptakan kawasan permukiman yang lebih layak huni dan berkelanjutan.

Peresmian program turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Ariuly Hutahayan, serta masyarakat Desa Campurejo.

Baca Juga: Kebakaran KMP Mutiara Sentosa, AHY: Keselamatan Penumpang Nomor Satu, Segera Investigasi

AHY mengatakan, hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar sekaligus fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat harus diawali dengan memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman.

"Sebelum berbicara mengenai produktivitas dan kualitas hidup, kita harus memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak," ujar AHY dalam keterangannya, Senin, 3 Agustus 2026.

Karena itu, penanganan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu memastikan rumah dan lingkungan di sekitarnya berkembang secara bersamaan. Program DAK Tematik PPKT di Desa Campurejo dirancang dengan pendekatan penataan kawasan secara terpadu.

Selain membangun dan memperbaiki rumah warga, pemerintah menghadirkan sejumlah infrastruktur pendukung, seperti jaringan air bersih, saluran rumah tangga, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tandon air, jalan lingkungan, drainase, hingga fasilitas sanitasi.

AHY (Kemenkoinfra)

Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. AHY pun menilai, penataan kawasan secara menyeluruh merupakan bagian penting dalam mengubah kawasan kumuh menjadi lingkungan yang mendukung aktivitas dan produktivitas warga.

Lanjut AHY, keberhasilan penataan kawasan di Campurejo tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pengentasan kawasan kumuh.

Baca Juga: Menko AHY Pastikan Pembangunan Infrastruktur Berdampak Nyata bagi Masyarakat

"Program ini membuktikan bahwa persoalan permukiman hanya bisa diselesaikan melalui kolaborasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha harus terus bergandengan tangan menghadirkan kawasan yang lebih layak huni," katanya.

Program tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik juga terlibat dalam pelaksanaan program. Dukungan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) turut memperkuat proses penataan kawasan.

AHY mengatakan penataan permukiman menjadi bagian dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program pembangunan diarahkan agar memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, pembangunan kawasan permukiman yang layak bukan sekadar persoalan fisik, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan lingkungan yang lebih sehat, akses terhadap kebutuhan dasar yang semakin baik, serta hunian yang layak, masyarakat diharapkan memiliki ruang hidup yang lebih mendukung aktivitas sosial dan ekonomi.

Sementara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penataan kawasan permukiman kumuh akan terus dilanjutkan di wilayahnya.

Program yang diresmikan di Desa Campurejo merupakan pelaksanaan Tahun Anggaran 2025. Sementara untuk 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan rencana pengembangan di enam lokasi lainnya sesuai dengan kapasitas pemerintah.

"Insya Allah tahun ini akan ada enam lokasi lagi yang akan kami lanjutkan. Penanganan kawasan kumuh membutuhkan kerja bersama dan dilakukan secara bertahap agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati lingkungan permukiman yang layak," ujarnya.

Khofifah juga menyebut secara nasional masih terdapat sekitar 6.000 kawasan yang masuk kategori kumuh, termasuk sejumlah kawasan di Jawa Timur.