Arsip foto - Rudal-rudal yang diproduksi oleh angkatan bersenjata Iran untuk industri pertahanan dipamerkan, sementara pertunjukan paramotor yang menampilkan bendera Iran berlangsung, selama perayaan peringatan ke-47 revolusi 1979 yang dipimpin oleh (Antara)
Ntvnews.id, Iran - Parlemen Iran dilaporkan menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang membatasi wawancara serta bentuk komunikasi lainnya dengan media asing yang dianggap bermusuhan terhadap Iran.
Media lokal Iran yang dikutip Iran International, Sabtu, 22 Agustus 2026., pada pekan lalu melaporkan bahwa aturan tersebut berlaku terhadap media yang memperoleh pendanaan dari Amerika Serikat (AS) dan Israel, termasuk organisasi yang berafiliasi dengan keduanya.
Selain membatasi hubungan dengan media asing, RUU tersebut juga melarang kontak tanpa izin dengan kedutaan, organisasi, maupun institusi asing, baik yang berada di dalam maupun luar Iran. Kontak semacam itu hanya diperbolehkan apabila Kementerian Luar Negeri Iran telah diberi tahu dan mengeluarkan persetujuan secara tertulis.
Aturan tersebut turut menyasar produk budaya seperti film, dokumenter, pertunjukan teater, musik, serta buku yang dinilai mempromosikan "budaya anti-Islam" atau memberikan gambaran negatif mengenai Iran.
Orang-orang yang terlibat dalam produksi karya yang dianggap melanggar ketentuan tersebut juga dapat dikenai larangan untuk menjalankan aktivitas di bidang kebudayaan.
Baca Juga: Pertamina Buka Posko Kesehatan Gratis untuk Pengungsi di Reo
Pengesahan aturan ini berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat masih berlangsung, terutama terkait situasi di kawasan Selat Hormuz.
Pada akhir Februari, AS bersama sekutunya, Israel, melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Teheran kemudian melakukan serangan balasan dengan menargetkan wilayah Israel serta sejumlah pangkalan militer AS di negara-negara Teluk.
Iran juga menutup Selat Hormuz sebagai langkah untuk memberikan tekanan terhadap perekonomian AS dan Israel. Sebelumnya, Teheran dan Washington sempat menyepakati gencatan senjata dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri konflik.
Namun, situasi kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump berulang kali mengeluarkan ancaman untuk menyerang Iran. Sebagian ancaman tersebut kemudian diwujudkan, sementara sebagian lainnya tidak terealisasi.
Trump bahkan beberapa kali menyampaikan ancamannya melalui media sosial. Kondisi itu membuat Iran dan AS kerap terlibat perang pernyataan serta saling melontarkan sindiran melalui platform digital.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
