Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/8/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Peluang pemanggilan Bupati Bogor Rudy Susmanto terbuka lebar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada tim penyidik yang tengah mendalami perkara.
"Terkait dengan pemanggilan saksi, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (31/8).
Pernyataan tersebut disampaikan merespons pertanyaan mengenai kemungkinan pemanggilan Rudy. Budi menegaskan bahwa penyidik memiliki wewenang penuh memanggil siapa pun yang dinilai mengetahui detail perkara guna memperjelas konstruksi hukum sekaligus mendalami keterlibatan para pihak terkait.
"Selain konstruksi utuh, peran dari masing-masing pihak ini akan ter-capture (terpotret, red.) dalam tahap penyidikan ini," katanya.
Fokus penanganan perkara saat ini tertuju pada dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan hak insentif pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Dari praktik tersebut, lembaga antirasuah ini berhasil mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar. Meski status kasus telah dinaikkan ke tahap penyidikan melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, KPK hingga kini belum menetapkan tersangka.
Di saat yang sama, penyidik juga mengusut perkara lain di wilayah tersebut, yakni dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Langkah pengumpulan alat bukti dilakukan marathon melalui serangkaian tindakan di lapangan. Penyidik menyisir kantor Bappenda serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor pada Kamis (27/8), lalu menggeledah Dinas Pendidikan pada hari berikutnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
