Militer Pakistan melancarkan serangan udara ke sejumlah kota besar di Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul, pada Jumat, 27 Februari 2026 waktu setempat (Istimewa)
Ntvnews.id, Kabul - Pemerintah Taliban di Afghanistan berupaya menarik investasi dari Amerika Serikat (AS), terutama untuk mengembangkan sektor pertambangan dan pertanian. Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi bahkan mengajak perusahaan-perusahaan AS untuk menanamkan modal di Afghanistan.
Dilansir dari Al Arabiya, Rabu, 2 September 2026, upaya tersebut dinilai berpotensi membuka jalan menuju kesepakatan terkait sumber daya mineral Afghanistan yang diperkirakan bernilai hingga US$1 triliun atau sekitar Rp17.732 triliun.
Informasi itu diungkap Financial Times melalui wawancara terbarunya dengan Muttaqi yang dipublikasikan pada Senin, 31 Agustus 2026 waktu setempat.
Dalam wawancara tersebut, Muttaqi mengusulkan agar hubungan Afghanistan dan AS "tidak dinilai berdasarkan perspektif perang selama 20 tahun terakhir".
"Melainkan atas dasar kerja sama di masa depan," kata Menlu Taliban tersebut.
Muttaqi juga menegaskan bahwa pemerintah Afghanistan "tentu saja" akan menyambut baik kehadiran investor dari AS.
Berdasarkan penilaian Pentagon atau Departemen Pertahanan AS terhadap data Survei Geologi AS (USGS) pada 2009, Afghanistan diperkirakan menyimpan sumber daya mineral yang belum dieksploitasi dengan nilai sedikitnya US$1 triliun.
Baca Juga: Pakistan Kembali Gempur Afghanistan
Sejak kembali mengambil alih kekuasaan pada 2021, Taliban telah menandatangani kontrak pertambangan dengan nilai lebih dari US$7 miliar. Sebagian besar kerja sama tersebut dilakukan bersama perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan China, Iran, dan sejumlah negara lain yang bersedia menjalin hubungan dengan pemerintahan Taliban.
Afghanistan diketahui memiliki beragam kekayaan alam, termasuk tembaga, bijih besi, litium, logam tanah jarang, kobalt, kromit, emas, niobium, serta berbagai jenis batu permata.
Sejumlah komoditas tersebut juga memiliki nilai strategis bagi AS. Litium, tembaga, kobalt, dan logam tanah jarang tercantum dalam Daftar Mineral Kritis AS 2025. Bahan-bahan tersebut memiliki peranan penting dalam produksi baterai kendaraan listrik, teknologi pertahanan, serta upaya Washington mengurangi ketergantungan terhadap China.
Pemandangan kehancuran setelah jet-jet Pakistan melakukan serangan udara di Afghanistan timur dan tenggara, Nangarhar pada 22 Februari 2026, yang menargetkan tempat yang digambarkan Islamabad sebagai tempat persembunyian militan, sementara pejabat Af (Antara)
Di tengah potensi kekayaan alam tersebut, Afghanistan masih menghadapi persoalan ekonomi dan kemanusiaan serius setelah lima tahun pemerintahan Taliban.
Negara tersebut tetap termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Sekitar sepertiga penduduknya menghadapi kondisi kelaparan akut, sementara kebijakan Taliban juga memberlakukan pembatasan ketat terhadap hak-hak perempuan.
Para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya memperingatkan bahwa "tidak boleh ada langkah untuk menormalisasi otoritas de-facto Taliban", termasuk dengan "menerima diplomat atau mengadakan pertemuan di ibu kota, tanpa adanya kemajuan nyata dan terukur terkait tolok ukur hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan".
Hingga kini, AS belum menunjukkan langkah konkret untuk mempererat hubungan dengan pemerintahan Taliban.
Dalam wawancara dengan Financial Times, Muttaqi mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta Gedung Putih mempertimbangkan pembukaan kembali Kedutaan Besar AS di Kabul. Perwakilan diplomatik tersebut ditinggalkan setelah AS menarik pasukannya dan Taliban kembali menguasai Afghanistan pada 2021.
Muttaqi mengatakan Taliban telah "menjamin keamanannya... memperbaiki jalanan, dan menanam pepohonan baru".
"Kawasan itu tampak sangat hidup dan menarik," sebutnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
