Tangkapan layar - Kepala Bakom RI Muhammad Qoari dalam konferensi pers Update Situasi Terkini Pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau dipantau daring dari Jakarta, Minggu, 6 September 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, dinilai menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk membuka berbagai kesempatan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan agenda luar negeri yang dijalankan Presiden Prabowo tidak hanya berkaitan dengan hubungan diplomatik, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan peluang yang dapat mendukung kepentingan nasional.
"Bagi Presiden Prabowo, setiap agenda kunjungan luar negeri selalu diarahkan sebagai bagian dari upaya mencari solusi, membuka peluang ekonomi, dan membawa manfaat nyata kembali ke Indonesia," kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Qodari menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia memiliki fungsi yang lebih luas, yakni menjadi instrumen pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tengah perkembangan situasi global.
Baca Juga: Qodari: Ekspor Beras Perdana ke Malaysia Jadi Tonggak Baru Pangan Nasional
Ia menyebut prinsip bebas aktif yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia harus diterapkan dengan orientasi pada manfaat bagi masyarakat. Prinsip tersebut juga menjadi landasan dalam membangun hubungan Indonesia dengan negara lain sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
"Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional," kata Qodari.
Menurut Qodari, penerapan politik luar negeri bebas aktif membuat Indonesia perlu mengambil posisi aktif ketika kepentingan nasional berhadapan dengan dinamika internasional. Kerja sama dengan negara lain pun diarahkan berdasarkan hubungan saling percaya dan tetap mempertimbangkan kepentingan Indonesia.
"Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Indonesia harus hadir, berbicara, dan memperjuangkan kepentingan nasional secara aktif," ujarnya.
Dalam konteks tersebut, kunjungan Prabowo ke Vladivostok menjadi salah satu bentuk penerapan diplomasi yang berorientasi pada kepentingan nasional. Presiden hadir sebagai tamu kehormatan sekaligus menyampaikan pidato dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin.
Qodari menilai posisi Rusia penting secara geopolitik serta memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Karena itu, pertemuan dengan negara tersebut maupun partisipasi dalam forum internasional diharapkan dapat membuka akses terhadap kerja sama yang memperkuat perekonomian Indonesia.
Ia mengatakan diplomasi ekonomi dapat memberikan dampak yang lebih luas apabila peluang kerja sama berhasil dikembangkan menjadi investasi, pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan kapasitas industri nasional, dan penguatan ketahanan ekonomi.
"Semakin besar peluang ekonomi yang dibuka melalui diplomasi, semakin besar pula potensi terciptanya investasi, lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta ketahanan ekonomi Indonesia," katanya.
Dalam forum EEF, Prabowo turut mengundang pelaku usaha global untuk berinvestasi di Indonesia serta menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Upaya tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi ekonomi Indonesia kepada dunia internasional.
Selain investasi, Presiden juga mendorong peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia dan Rusia apabila kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia mulai berlaku secara resmi.
Pemerintah memandang kerja sama perdagangan tersebut dapat membantu Indonesia memperluas pasar dan memberikan dorongan terhadap kegiatan ekonomi nasional.
"Langkah tersebut merupakan bagian dari diplomasi Indonesia untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di dalam negeri," ujar Qodari.
Kerja sama bilateral yang dibahas tidak hanya mencakup perdagangan dan investasi. Pemerintah juga memberi perhatian terhadap sektor pangan dan energi melalui penguatan kolaborasi dengan Rusia.
Kedua bidang tersebut dianggap memiliki peran penting dalam menjaga kemandirian Indonesia, khususnya ketika kondisi global masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Penguatan ketahanan pangan dan energi juga berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian serta melindungi kepentingan masyarakat.
Qodari menilai diplomasi luar negeri dan penyelesaian berbagai persoalan domestik harus ditempatkan sebagai bagian yang saling mendukung. Menurut dia, hubungan keduanya dapat diperkuat ketika kebijakan luar negeri diarahkan untuk menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Oleh karena itu, bagi Indonesia, mengatasi tantangan di dalam negeri dan memperjuangkan kepentingan nasional melalui diplomasi bukanlah dua hal yang bertentangan," kata Qodari.
"Keduanya merupakan tugas yang dijalankan secara bersamaan, saling melengkapi, dan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia," imbuhnya.
Dengan demikian, prinsip bebas aktif tidak hanya berkaitan dengan posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Diplomasi juga diarahkan untuk memperluas akses pasar, menarik investasi, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi.
"Bagi pemerintah, masyarakat Indonesia harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap upaya diplomasi," pungkas Qodari.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
