GESTURE: Kesadaran untuk Memperkuat Investasi pada Mitigasi Pra-Bencana Masih Rendah

Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Program Jaringan Paramadina Public Institute, Annisa R. Leofianti, memberikan catatan kritis terhadap skema penganggaran bencana yang dinilainya masih terjebak pada pendekatan kuratif atau tanggap darurat.

Kritik tersebut dilontarkan Annisa R. Leofianti dalam program GESTURE di Nusantara TV, episode Kamis 10 September 2026. Annisa menyoroti masih rendahnya kesadaran untuk memperkuat investasi pada mitigasi pra-bencana. Hadir juga Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan sebagai narasumber.

Annisa tidak sepakat dengan pandangan yang mengaitkan penurunan anggaran mitigasi dengan ketiadaan kejadian bencana pada tahun sebelumnya. Ia mengingatkan kondisi geografis Indonesia yang menampung 123 gunung berapi aktif atau menyumbang sekitar 13 persen dari total gunung api dunia.

"Kerentanan itu tidak sama dengan kejadian," tegas Annisa.

Ia menilai ketiadaan kejadian bencana tidak boleh dijadikan alasan untuk memangkas alokasi dana pra-bencana.

Mengulas perspektif psikologi kebijakan, Annisa menjelaskan fenomena present bias di mana publik maupun pembuat kebijakan cenderung baru bergerak ketika ancaman bencana sudah di depan mata.

"Pola berpikir bahwa oke kita tuh jangan menunggu ada sesuatunya dulu ancaman baru kita gerak itu tuh memang masih kesadarannya masih rendah, ya itu yang namanya present bias," paparnya.

Baca juga: Anggaran Siap Pakai Kebencanaan BNPB Rp5 Triliun, Fleksibel dan Bisa Ditambah Kemenkeu

Terkait pernyataan BNPB mengenai Dana Siap Pakai (DSP) Rp5 triliun yang dapat diisi ulang (top-up) oleh Kementerian Keuangan saat menipis, Annisa menyoroti risiko keselamatan jiwa warga akibat ketergantungan pada dana pasca-kejadian

"Anggaran untuk tanggap darurat artinya harus ada jatuh korban dulu, ya amit-amit ada yang mati dulu gitu ya, baru anggaran itu digelontorkan. Masa iya harus kita gambling gitu ya, berjudi dengan nyawa orang? Ini kan yang harus kita perbaiki bersama," cetus Annisa.

Annisa membandingkan kondisi Indonesia dengan Jepang yang mampu membangun kesadaran acceptance atau menerima kondisi geografisnya setelah dilanda bencana tsunami besar. Jepang dinilainya berhasil menyuntikkan perspektif mitigasi bencana di seluruh lini kementerian teknis.

Di dalam negeri, Annisa menilai koordinasi di tingkat kementerian teknis dalam hal mitigasi dan tanggap darurat masih memprihatinkan. Ia mencontohkan warga di Sumatera Barat yang sampai harus berpatungan membangun jembatan sendiri untuk menyambungkan desa mereka.

Annisa mendesak agar indikator evaluasi kinerja penanggulangan bencana diubah, dari yang semula hanya mengukur kecepatan respons saat tanggap darurat menjadi sejauh mana risiko dapat dikelola sebelum bencana terjadi.

"Pola berpikir penanganan bencana itu bukan ada masalah baru kita merespon atau kuratif gitu ya, tetapi harusnya dibuat bagaimana caranya supaya resiko yang ada itu terkelola," pukasnya.

Mengakhiri pandangannya, Annisa mendorong perombakan pola evaluasi penganggaran serta pembenahan sistem agar kesadaran mitigasi dan simulasi kesiapsiagaan di tingkat masyarakat dapat terbentuk secara berkelanjutan.