Kepala BGN Sudaryono (dua dari kanan) berbincang dengan seorang siswa pada pembukaan secara serentak 980 SPPG di wilayah 3T dan stunting tinggi di Aceh Besar (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengaktifkan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang siap beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Aktivasi tersebut dilakukan secara serentak di 16 provinsi yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Kegiatan dipusatkan di Aceh Besar pada Rabu, 14 Oktober 2026, sebagai kelanjutan dari aktivasi pekan sebelumnya yang mencakup 480 SPPG di wilayah Indonesia bagian timur.
"Pekan lalu kita telah mengaktifkan 480 dapur di wilayah 3T dan stunting tinggi, kemudian dilanjutkan pekan ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan, dan Pulau Sumatera totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi, pusatnya di Aceh Besar, Provinsi Aceh," ujar Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.
Dari keseluruhan SPPG yang diaktifkan, sebanyak 691 unit berada di wilayah Sumatera. Sementara itu, 289 unit lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali. Seluruh fasilitas tersebut berada di kawasan 3T dan daerah yang memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Baca Juga: Kepala BGN: Data Siswa Jadi Kunci Penyaluran MBG Tepat Sasaran
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono menegaskan bahwa aktivasi SPPG harus mengikuti sistem dan prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh BGN.
Ia memastikan tidak ada pihak yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai perwakilan BGN dalam proses aktivasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami tidak meng-otorisasi siapa pun, kami tidak memerintahkan siapapun, semuanya dilaksanakan berdasarkan sistem, tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN atau mengatasnamakan BGN pusat yang kemudian menjajakan jasa dan meminta imbalan," katanya.
BGN, lanjut Sudaryono, telah menerima laporan mengenai sejumlah oknum yang mengaku dapat membantu proses aktivasi SPPG dengan meminta pembayaran sejumlah uang. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak termasuk dalam mekanisme resmi lembaganya.
Masyarakat yang menemukan atau memiliki bukti dugaan praktik tersebut diminta segera melaporkannya kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Baca Juga: BGN Hentikan Operasional Permanen 2 SPPG di Jawa Tengah
"Kami sudah menemukan beberapa oknum di Cilacap, Jawa Tengah, dan di beberapa wilayah yang lain, itu kemudian minta uang Rp100 juta, Rp200 juta, Rp150 juta, maka saya minta, jika ada segera foto, anda minta buktinya, laporkan kepada pihak berwajib," ucap Sudaryono.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
