KPK Ungkap Banyak Proyek BNPB Pakai DSP karena Bisa Tunjuk Langsung

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berdasarkan penyidikan terbaru, maraknya proyek yang menggunakan mekanisme DSP disebabkan oleh celah hukum yang memungkinkan dilakukannya metode penunjukan langsung dengan dalih kedaruratan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa kekhususan regulasi darurat tersebut justru disalahgunakan oleh para pihak terkait untuk meraup keuntungan pribadi, menciptakan ruang subur bagi praktik benturan kepentingan dan suap dalam pengadaan barang dan jasa.

"Karena memang penggunaan DSP ini secara khusus memang bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena memang sifat kedaruratan," ujar Budi kepada media, 13 November 2026.

Baca Juga: KPK Kembali Periksa Adik Eks Kepala BNPB Terkait Dugaan Pembagian Proyek Dana Siap Pakai

"Tapi kemudian kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak untuk kemudian terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut," imbuhnya.

Penyidik KPK saat ini tengah menyoroti proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan sejumlah vendor atau pihak swasta dalam pengerjaan berbagai proyek penanggulangan bencana.

Proyek-proyek tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, hingga sektor darurat lainnya yang menyerap dana dari DSP.

Selain memeriksa staf internal BNPB, penyidik juga memanggil sejumlah saksi dari kalangan swasta untuk mengonfirmasi sejauh mana pengerjaan proyek di lapangan hingga mendalami dugaan pemberian kickback (suap balik) kepada oknum pejabat di instansi tersebut.

Berdasarkan temuan sementara, modus penunjukan langsung yang masif di berbagai lokasi membuat praktik pemberian kickback tidak terjadi hanya sekali, melainkan berulang kali.

"Termasuk juga kickback-nya juga diduga berulang kali, tidak hanya 1-2 kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB tapi sudah beberapa kali dilakukan. Sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi ya jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga kickback-nya," ungkap Budi.

Dalam pengusutan perkara ini, KPK turut berkoordinasi dengan institusi militer menyusul adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu. Budi menyebutkan bahwa pihak TNI telah memberikan respons positif terhadap surat yang dikirimkan oleh pimpinan KPK kepada Panglima TNI.

Menurutnya, TNI telah menindaklanjuti informasi konstruksi perkara yang disampaikan, termasuk memantau dugaan keterlibatan oknum militer. KPK juga mendapat informasi bahwa Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah bergerak melakukan pemeriksaan internal.

"Artinya sudah ditindaklanjuti apa yang KPK sampaikan melalui surat tersebut," tambah Budi.

Kasus ini telah menyeret sejumlah nama yang dibagi ke dalam dua klaster penyidikan oleh lembaga antirasuah. Sorotan utama tertuju pada klaster pertama yang menyangkut konflik kepentingan pengadaan tahun 2024–2026, di mana Bima Setiawan, yang menjabat sebagai tenaga ahli sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, ditetapkan sebagai salah satu tersangka.

KPK menduga sejumlah vendor yang memenangkan proyek penunjukan langsung berafiliasi langsung dengan Bima Setiawan.

Berikut rincian tersangka dari kedua klaster:

Klaster Pertama:

- Gery Prasetiawan (Pihak swasta)

- Syifa Nrika Ghifarian (Pihak swasta)

- Gabriel Purwaka Sigit (Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB / Pejabat Pembuat Komitmen - PPK)

- Bima Setiawan (Tenaga Ahli / Adik mantan Kepala BNPB Suharyanto)

- Richard Erlangga (Tenaga Ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto)

Klaster Kedua:

- Richard Erlangga/RIC (Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu)

- Gabriel Purwaka Sigit/GPS (Kepala sekaligus PPK Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB)

- Syifa Nrika Ghifarin/SNG (Pihak swasta)

- Gery Prasetiawan/GER (Pihak swasta)

KPK memastikan penyidikan kasus ini akan terus dikembangkan guna mengungkap tuntas aliran dana dan pihak-pihak lain yang ikut menikmati kerugian negara dari sektor anggaran kemanusiaan dan kebencanaan tersebut.