Gerindra Desak Polri Usut Otak Penyadapan Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Gerindra meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso, meminta Kepolisian untuk tidak berhenti pada pihak eksekutor di lapangan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun juga wajib menelusuri otak di balik kasus penyadapan kepada Presiden.

Ia mendukung penuh Polri yang menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka penyadapan ilegal. Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menurutnya menunjukkan ketegasan hukum tanpa pandang bulu.

"Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," ujar Sugiat, Rabu, 4 November 2026.

Ia menegaskan, penyadapan tersebut tidak bisa menekan apalagi mendikte kepemimpinan Presiden Prabowo. Pemerintahan Presiden Prabowo, kata dia, berdiri atas mandat rakyat dan tidak akan pernah tunduk pada intimidasi atau gertakan intelijen gelap mana pun.

Baca Juga: Gerindra Pecat 3 Anggota DPRD di Jawa Timur Terkait Kasus Narkoba

Kasus itu, dinilai Sugiat harus menjadi peringatan keras bagi praktik-praktik deep state atau oknum jahat di dalam birokrasi. Menurutnya, kasus ini adalah sinyal tegas bahwa era pembiaran sudah selesai, negara akan melakukan pembersihan total tanpa toleransi sedikit pun.

"Perlu dilakukan pendalaman secara transparan mengenai motif di balik tindakan ini, apakah murni kejahatan informasi, motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau ada keterlibatan jaringan, kepentingan pihak eksternal tertentu," tuturnya.

Menurut Sugiat, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini tetap berjalan dengan sangat solid, fokus, dan efektif. Kerja-kerja strategis untuk rakyat, kata dia, tak terganggu sedikit pun oleh upaya pembocoran atau penyadapan ilegal ini.

Atas itu, ia mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak berspekulasi serta mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum agar diusut tuntas hingga ke akar-akarnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Presiden Prabowo Subianto memimpin dengan mandat rakyat yang bersih dan kuat. Segala bentuk intimidasi digital, spionase, atau operasi senyap tidak akan pernah berhasil mendikte jalannya pemerintahan," tandas Sugiat.