DPR Bakal Panggil Kapolri Jenderal Suyudi Bahas Penyadapan Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal memanggil Mabes Polri. Pemanggilan dilakukan guna rapat membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

"Kita sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus, terkait kejahatan serius penyadapan Kepala Negara, ya. Kami ajukan waktunya antara Rabu atau Kamis," ujar Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Dalam rapat kerja khusus, Komisi III DPR akan mendalami sejumlah persoalan, meliputi motif dan metode kerja. Habiburokhman mengatakan, DPR akan menyoroti alasan di balik tindakan penyadapan ilegal tersebut serta cara atau metode yang digunakan para pelaku.

"Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya," ucapnya.

Selain itu, rapat bakal mendalami siapa pihak yang mengambil manfaat politik dari penyadapan tersebut. Ini mengingat yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, hingga ketua-ketua umum partai.

"Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," jelas Habiburokhman.

Komisi III juga akan mendorong penerapan pasal hukum yang lebih berat. Habiburokhman meminta agar penegak hukum tidak hanya mengenakan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau tindak pidana korupsi semata, melainkan didorong menggunakan pasal makar, tindak pidana terkait keamanan negara, serta undang-undang pertanggungjawaban khusus mengingat dampaknya yang mengancam keselamatan negara.

"Intinya, jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, ya, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya, ya, eh memang belum mengatur dengan baik," tandas Habiburokhman.