DPR Minta Aset Kasus Penipuan Dikembalikan Langsung ke Korban

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana perlu mengatur mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana secara langsung kepada korban penipuan.

Sebab, menurutnya pengembalian aset harus diprioritaskan, terutama bagi korban investasi bodong dan penipuan perjalanan umrah yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan kembali uangnya meski pelaku telah diproses hukum.

"Dan kita utamakan nanti ketika ada investasi bodong, penipuan dari umrah itu dimasukkan dan kita utamakan untuk mengembalikan aset-aset itu kepada yang korban," ujar Safaruddin, Senin, 9 November 2026.

Ia mengatakan, aset yang berhasil ditelusuri dan disita diharapkan dapat segera dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan. Sehingga, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian korban.

Safaruddin juga berharap pengembalian aset tersebut tidak harus melalui badan pengelola aset terlebih dahulu. Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi memperpanjang proses pengembalian hak korban.

"Kita mengharapkan seperti itu supaya kalau melalui badan itu nanti dikelola masuk ke negara lagi. Tapi kita harapkan untuk segera dikembalikan kepada para korban," tuturnya.

Baca Juga: BlackRock hingga Brookfield Bakal Kumpul di Forum Investasi Danantara di Bali

Baca Juga: Gus Irfan Klarifikasi Soal Pengangkatan Anaknya sebagai Tenaga Ahli Kementerian Haji dan Umrah

Dirinya berharap ketentuan tersebut dapat dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset sehingga memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

"Kita akan memasukkan itu dan akan segera dikembalikan. Mudah-mudahan dengan undang-undang perampasan aset ini bisa terlindungi korban-korban," jelas dia.

Di samping itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum menempatkan dana dalam suatu investasi maupun menggunakan jasa perjalanan umrah. Masyarakat diminta memastikan kredibilitas dan kelayakan penyelenggara, agar tak jadi korban penipuan.