7 Fakta Fatwa Haram Vape, Ini Alasan dan Ketentuannya

Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan pada Jumat, 6 November 2026.

Keputusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari kandungan zat dalam rokok elektrik, dampaknya terhadap kesehatan, hingga potensi penyalahgunaannya. Berikut tujuh fakta mengenai fatwa haram vape dari MUI.

1. MUI Mengharamkan Penggunaan Vape

MUI menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan dan melindungi masyarakat dari dampak buruk penggunaan produk tersebut.

Baca Juga: Kapolri Tegaskan Personel Polri yang Langgar Larangan Vape Bakal Disanksi

2. Produksi dan Penjualan Vape Juga Diharamkan

Ketetapan MUI tidak hanya menyasar pengguna. Aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik juga masuk dalam ketentuan yang diharamkan. Dengan demikian, fatwa tersebut mencakup rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan peredaran vape.

3. Kandungan Vape Menjadi Salah Satu Pertimbangan

Kandungan dalam cairan rokok elektrik menjadi perhatian MUI. Sejumlah produk vape mengandung nikotin dan bahan lain yang berisiko menimbulkan gangguan kesehatan.

Baca Juga: Polri Larang Anggota Gunakan Vape, Bagaimana dengan Pemprov DKI?

Selain itu, rokok elektrik kerap dipasarkan dengan berbagai pilihan rasa dan desain yang menarik perhatian kalangan muda.

4. Vape Berpotensi Disalahgunakan untuk Mengonsumsi Zat Terlarang

MUI turut mempertimbangkan potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana untuk mengonsumsi zat berbahaya dan terlarang.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelumnya melakukan pengujian terhadap 1.789 sampel sepanjang Januari 2025 hingga September 2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan 98 persen sampel terindikasi mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru. Sebanyak 96,71 persen di antaranya terdeteksi mengandung etomidate.

Temuan tersebut menjadi salah satu perhatian terkait kemungkinan penyalahgunaan cairan rokok elektrik.

5. Muhammadiyah Lebih Dulu Mengeluarkan Fatwa tentang Vape

Sebelum MUI menetapkan fatwa pada 2026, Muhammadiyah telah mengeluarkan ketentuan mengenai rokok elektrik. Melalui Fatwa Nomor 01/PER/I.1/E/2020, Muhammadiyah menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik termasuk perbuatan yang dilarang.

Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kesehatan serta dampak penggunaan rokok elektrik bagi penggunanya.

6. WHO Menyoroti Risiko Rokok Elektrik bagi Kesehatan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mengingatkan masyarakat mengenai risiko penggunaan rokok elektrik. Aerosol yang dihasilkan perangkat tersebut dapat mengandung nikotin dan sejumlah bahan kimia berbahaya.

Paparan nikotin juga menjadi perhatian, terutama bagi anak-anak dan remaja karena dapat mengganggu perkembangan otak.

7. MUI Mendorong Pemerintah Memperkuat Pengawasan

MUI meminta pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan vape.

Di Indonesia, pengaturan mengenai rokok elektrik telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Aturan tersebut mencakup pembatasan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik, termasuk larangan penjualan kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil.

Fatwa MUI menjadi pedoman keagamaan bagi umat Islam. Sementara itu, ketentuan hukum negara mengenai rokok elektrik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.