MPR Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ahmad Muzani: Makin Cepat Makin Baik

Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berupaya mempercepat proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan, kekosongan jabatan wakil presiden tidak boleh berlangsung terlalu lama.

Menurut Muzani, meskipun konstitusi memberikan waktu maksimal 60 hari untuk menggelar pemilihan, MPR menginginkan proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.

"Intinya adalah makin cepat makin baik. Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama," ujar Muzani di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Muzani menjelaskan, pimpinan MPR telah menggelar rapat setelah menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.

Hasilnya, MPR sepakat melanjutkan pembahasan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi, kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pimpinan MPR.

Rapat gabungan tersebut membahas empat agenda utama sebagai persiapan pemilihan wakil presiden baru.

Empat Agenda Persiapan Pemilihan Wapres

Agenda pertama adalah menentukan jadwal sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran.

"Tanggal berapa akan diselenggarakan? Ini akan kita bahas dalam rapat gabungan hari ini," ungkapnya.

Kedua, membahas persetujuan pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratan administrasinya.

Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk mengajukan dua kandidat tersebut.

"Kapan surat akan dikirim? Akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini," tambah Muzani.

Agenda ketiga adalah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi calon wakil presiden yang diajukan Presiden.

Muzani menyebut tim verifikasi akan beranggotakan sekitar 5 persen dari total anggota MPR atau kurang lebih 36 orang.

Tim ini bertugas memastikan seluruh persyaratan kandidat terpenuhi sebelum proses pemilihan berlangsung dalam sidang paripurna.

Sementara itu, agenda keempat adalah membentuk tim ad hoc yang bertugas menyusun rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.

Kedua tim tersebut akan menjalankan tugasnya sebagai bagian dari tahapan kelembagaan sebelum MPR mengambil keputusan melalui pemungutan suara.

MPR Tak Ingin Kekosongan Wapres Berlarut-larut

Muzani mengakui, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk menyelenggarakan pemilihan wakil presiden pengganti.

Namun, batas waktu tersebut bukan berarti proses pengisian jabatan harus menunggu hingga mendekati tenggat.

Dia mengungkapkan, pimpinan MPR sebelumnya telah berkonsultasi dengan pimpinan DPR, DPD, serta Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan pengisian jabatan wakil presiden.

Dari komunikasi tersebut, muncul kesepahaman bahwa proses pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia itu sebaiknya diselesaikan secepat mungkin.

Muzani juga meminta dukungan masyarakat agar seluruh tahapan demokrasi dan proses pemilihan wakil presiden dapat berjalan lancar.

"Kami mohon doa, dukungan, dan support dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia atas proses demokrasi-demokrasi ini akan berjalan dengan baik," katanya.

Dia turut mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap proses penggantian wakil presiden.

Menurut Muzani, berbagai pandangan dan masukan publik dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkaya praktik ketatanegaraan Indonesia pada masa mendatang.