Pelantikan dan Pengesahan Wapres Terpiih Dijadwalkan 2 Desember 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Rapat gabungan (ragab) digelar pimpinan MPR, seluruh fraksi di DPR dan MPR, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hari ini. Rapat digelar menyikapi pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.

Sejumlah keputusan penting terkait proses pengisian jabatan wapres dihasilkan dalam rapat tersebut.

Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, rapat gabungan tersebut membahas empat agenda utama sebagai tindak lanjut setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.

Salah satu keputusannya adalah menetapkan jadwal sidang paripurna MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres. Agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wapres terpilih dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

"Pelaksanaan paripurna MPR dengan agenda mengisi jabatan kekosongan Wapres, yakni pemilihan, pelantikan dan pengesahan cawapres terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di gedung Senayan ini," ujar Muzani dalam jumpa pers usai rapat, Jumat, 13 November 2026.

Keputusan kedua, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat berisi permintaan agar Presiden menyampaikan dua nama calon Wapres untuk diproses lebih lanjut.

Dua nama yang diajukan Presiden nantinya menjadi kandidat dalam proses pengisian jabatan wapres. Sebelum memasuki tahapan pemilihan, persyaratan masing-masing calon akan diperiksa oleh tim verifikasi yang dibentuk MPR.

Upaya itu, jadi bagian dari tahapan administratif dan persiapan sebelum sidang paripurna pemilihan Wapres digelar pada 2 Desember 2026.

Selain itu, rapat gabungan juga memutuskan pembentukan tim verifikasi untuk memeriksa seluruh persyaratan calon wapres. Tim tersebut beranggotakan 36 orang dan diketuai oleh unsur pimpinan MPR.

Tim verifikasi bertugas memastikan kelengkapan serta kesesuaian persyaratan para calon yang diajukan Presiden. Pemeriksaan ini menjadi tahapan sebelum kandidat mengikuti proses pemilihan dalam sidang paripurna.

Lalu diputuskan pulapembentukan tim ad hoc dengan jumlah 36 orang. Tim diketuai oleh tiga pimpinan MPR dan beranggotakan perwakilan dari seluruh fraksi DPR serta kelompok DPD.

Pembentukan tim ad hoc menjadi salah satu keputusan kelembagaan dalam mempersiapkan proses pengisian jabatan Wapres. Dengan keterlibatan unsur DPR, DPD, dan pimpinan MPR, proses tersebut akan melibatkan perwakilan berbagai kelompok di lembaga legislatif.