Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan setelah namanya turut disebut dalam bursa kandidat yang berkembang di masyarakat.
Yusril mengatakan dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi wacana pencalonan tersebut. Ia menilai kemunculan berbagai usulan nama merupakan bagian dari demokrasi dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
"Soal calon-calon wakil presiden itu saya tidak dalam kapasitas bisa mengomentari. Saya menghormati demokrasi, menghormati kebebasan menyampaikan aspirasi, pikiran. Jadi kalau masyarakat ingin mencalonkan si A, si B, si C itu silahkan saja, tidak bisa kita larang-larang, tidak bisa kita halang-halangi," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Yusril, Presiden tentu memperhatikan berbagai aspirasi dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Ia meyakini Prabowo memiliki insting politik, wawasan, serta pengalaman yang cukup untuk menentukan sosok pendampingnya.
Ia juga berpandangan bahwa terlepas dari wacana yang muncul di ruang publik, Presiden kemungkinan telah memiliki pertimbangan tersendiri mengenai figur yang tepat untuk membantunya menjalankan pemerintahan.
Baca Juga: Sultan Najamudin: DPD Bukan Partai Politik, Tak Bisa Usung Cawapres
"Sebagai orang yang berfikir hukum, itu tidak boleh berfikir politik, pikirannya harus seperti itu. Dan saya tadi mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada demokrasi, ya supaya ada wacana yang berkembang terakhirnya keputusan ada di tangan presiden," ucapnya.
Yusril menegaskan bahwa keputusan Presiden mengenai kandidat cawapres nantinya akan dihormati dan dijunjung tinggi.
Adapun terkait mekanisme pengisian jabatan wakil presiden, Presiden memiliki batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sebelumnya, Yusril menyampaikan bahwa hingga Selasa, 17 November 2026, belum ada nama kandidat yang diserahkan Presiden kepada MPR. Sementara itu, jadwal pemilihan telah disepakati berlangsung pada 9 Desember 2026.
Belum diserahkannya nama calon tersebut berkaitan dengan prosedur formal pencalonan serta padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri.
Baca Juga: Pengamat: Cawapres Prabowo Bisa Dipilih dari Pimpinan DPD RI
Prabowo diketahui sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, dan dijadwalkan melanjutkan agenda ke KTT APEC. Berdasarkan keterangan dalam sumber, Presiden direncanakan kembali ke Indonesia pada Jumat, 20 November 2026.
(Sumber: Antara)
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers penyerahan rekomendasi HAM kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Antara)