Silmy Karim Klaim Hentikan Praktik Pungli Izin Tinggal WNA Sejak 2023

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 10:01
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Ditjen Imigrasi, Silmy Karim (kiri), menyimak keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 17 November 2026. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan lima orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) diantaranya ASN Kementerian Imipas Redi Restuanto, Kristofel, Yohannes Sri, Redi Restuanto dan Herry Haryadi. Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Ditjen Imigrasi, Silmy Karim (kiri), menyimak keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 17 November 2026. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan lima orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) diantaranya ASN Kementerian Imipas Redi Restuanto, Kristofel, Yohannes Sri, Redi Restuanto dan Herry Haryadi. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Terdakwa perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), Silmy Karim, menyatakan telah menghentikan praktik pungutan liar (pungli) pada layanan keimigrasian setelah dirinya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023.

"Saya menghentikan dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada surat edaran pada 2024," kata Silmy setelah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut menegaskan tidak memiliki keterlibatan dalam praktik pungutan itu. Ia juga membantah pernah menginstruksikan pengambilan uang dari pemohon izin tinggal WNA.

"Tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan," ujarnya.

Baca Juga: Nota Perlawanan Ditolak Hakim, Silmy Karim Sebut Sudah Berikhtiar

Silmy menyampaikan bantahan tersebut setelah Yohannes Sri Windarto, salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum KPK, menerangkan bahwa praktik pengumpulan uang dari pemohon layanan keimigrasian sudah terjadi sejak sebelum 2018.

Yohannes, yang merupakan anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengaku telah mengumpulkan uang yang dikenal dengan sebutan "uang klik" atau "uang loket" dari pemohon selama periode 2018 hingga 2025.

Sementara itu, Dodi S. Abdulkadir selaku kuasa hukum Silmy menyebut pungutan tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan antara biro jasa dan petugas. Menurutnya, praktik itu tidak dilakukan melalui pemaksaan.

Dodi juga menilai keterangan para saksi memperlihatkan upaya Silmy untuk menghentikan praktik pungutan tersebut.

Baca Juga: Pengacara Silmy Karim: Dulu Disebut OTT Sekarang Pemerasan, Apalagi?

"Jadi, memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu," ujar Dodi.

Ia menjelaskan, setelah menjabat sebagai dirjen Imigrasi, Silmy menginisiasi penggunaan aplikasi untuk mengurus perizinan keimigrasian secara daring.

Dodi turut mengacu pada Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 tertanggal 7 Oktober 2024. Surat yang ditandatangani Silmy Karim itu memuat instruksi agar seluruh layanan melalui Molina dilakukan secara daring tanpa pertemuan langsung.

Dalam perkara ini, Silmy didakwa melakukan pemerasan dengan nilai total Rp168,92 miliar serta menerima gratifikasi sebesar Rp33,94 miliar.

Dugaan pemerasan tersebut disebut dilakukan dengan mempersulit, memperlambat proses penerbitan, atau tidak menerbitkan dokumen yang diajukan pemohon layanan keimigrasian.

Dokumen yang dimaksud mencakup Izin Tinggal Kunjungan, termasuk Izin Tinggal Kunjungan Keadaan Terpaksa dan Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Darurat, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

(Sumber: Antara)