Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan tersebut menjadi babak baru perjalanan regulasi yang telah diperjuangkan selama 18 tahun. Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan RUU Perampasan Aset telah diselesaikan oleh Komisi III DPR bersama pemerintah pada tingkat pertama.
Aturan ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan upaya negara mengambil alih aset yang berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana. Kehadirannya juga diharapkan dapat memperkuat pemulihan kerugian negara maupun masyarakat akibat kejahatan.
Lantas, apa saja yang perlu diketahui mengenai RUU Perampasan Aset? Berikut fakta-faktanya.
1. RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang Setelah 18 Tahun
Pembahasan RUU Perampasan Aset memiliki perjalanan panjang. Gagasan pembentukan regulasi ini telah bergulir sejak 2008, tetapi proses legislasi membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga akhirnya disetujui DPR pada 19 November 2026.
Dalam perkembangannya, RUU ini menjadi salah satu regulasi yang terus didorong untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pengesahan tersebut sebagai hasil dari kerja panjang pembahasan yang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah sejak September 2025.
2. Mengatur Perampasan Aset yang Berkaitan dengan Tindak Pidana
Secara umum, RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme hukum bagi negara untuk mengambil alih aset yang diperoleh dari tindak pidana atau digunakan dalam tindak pidana.
Aset yang dimaksud tidak terbatas pada uang tunai. Dalam konsep pengaturan perampasan aset, cakupannya dapat meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang memiliki nilai ekonomis dan memenuhi ketentuan hukum.
Dengan demikian, pengaturan ini berkaitan dengan upaya menelusuri dan memulihkan hasil kejahatan, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Atur Tujuh Kelompok Tindak Pidana di Luar Korupsi
3. Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Salah satu hal yang paling banyak disorot dalam RUU Perampasan Aset adalah mekanisme non-conviction based forfeiture atau perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pemidanaan terhadap pelaku.
Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset melalui proses pengadilan meskipun pelaku tidak dapat diadili dalam kondisi tertentu.
Namun, mekanisme tersebut bukan berarti negara bisa mengambil harta seseorang tanpa proses hukum. Permohonan tetap harus diperiksa melalui pengadilan dan diputus oleh hakim berdasarkan ketentuan yang berlaku.
RUU ini juga mengatur mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture.
4. Sejumlah Jenis Tindak Pidana yang Masuk dalam Ruang Lingkupnya
RUU Perampasan Aset tidak hanya mengatur tindak pidana korupsi. Regulasi ini juga mencakup sejumlah tindak pidana lain yang dapat menjadi dasar perampasan aset.
Berdasarkan hasil pembahasan yang disampaikan DPR, ruang lingkupnya meliputi:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, seperti investasi bodong.
Dengan cakupan tersebut, aturan ini diharapkan dapat membantu pemulihan aset dari berbagai kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara maupun masyarakat.
5. Perampasan Aset Tidak Menghapus Hukuman Pidana
Hal penting lainnya adalah perampasan aset tidak menggantikan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan.
Seseorang yang terbukti melakukan korupsi atau tindak pidana lainnya tetap dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan.
Artinya, pelaku dapat menghadapi konsekuensi hukum berupa pidana sekaligus kehilangan aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana.
DPR menegaskan bahwa ketentuan mengenai ancaman pidana, termasuk pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan, tetap berlaku.
Baca Juga: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
6. Ada Perlindungan bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik
RUU Perampasan Aset juga memperhatikan hak pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan aset yang sedang diproses untuk dirampas.
Hal ini penting karena aset yang berkaitan dengan tindak pidana bisa saja berada dalam penguasaan atau kepemilikan pihak lain.
Untuk mencegah perampasan yang tidak adil, regulasi ini mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk kesempatan yang berimbang dalam pembuktian.
Dengan demikian, seseorang tidak serta-merta kehilangan hak atas hartanya hanya karena memiliki hubungan tertentu dengan pihak yang sedang berhadapan dengan hukum.
7. Mengatur Penelusuran, Pemblokiran, hingga Penyitaan Aset
Proses perampasan aset tidak dilakukan secara langsung tanpa tahapan. RUU ini mengatur sejumlah prosedur hukum yang harus dilalui.
Tahapannya meliputi:
1. Penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
2. Penghentian transaksi yang berhubungan dengan aset.
3. Pemblokiran aset.
4. Penyitaan aset sesuai prosedur hukum.
5. Pengajuan permohonan perampasan aset.
6. Pemeriksaan melalui persidangan.
7. Putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan.
Rangkaian tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tindakan perampasan aset memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) disaksikan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Wakil Ketua Komisi III DPR Mohammad Rano Alfath (kedua kiri) menandatangani berita acara (Antara)