Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto membahas rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Sjafrie mengatakan revisi undang-undang tersebut diperlukan untuk menyesuaikan regulasi pertahanan dengan perkembangan serta kebutuhan strategis negara saat ini. Menurut dia, aturan yang berlaku sudah cukup lama belum mengalami penyempurnaan, sementara Undang-Undang TNI telah lebih dahulu direvisi.
"Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, belum mengadakan satu penyempurnaan, sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi," kata Sjafrie seusai pertemuan.
Ia menjelaskan salah satu poin yang perlu diperbarui dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mengenai strategi pertahanan negara. Saat ini, Indonesia mengusung konsep pertahanan defensif aktif yang berorientasi pada perlindungan wilayah teritorial dan kepentingan nasional.
Konsep tersebut menitikberatkan pada upaya menjaga kedaulatan serta keamanan negara tanpa menjadikan tindakan menyerang negara lain sebagai tujuan strategi pertahanan.
Baca Juga: Menhan Sjafrie Temui Dasco di DPR, Apa yang Dibahas?
Sjafrie menilai konsep defensif aktif perlu dicantumkan secara lebih jelas dalam Undang-Undang Pertahanan Negara karena belum diatur secara eksplisit dalam regulasi yang berlaku.
Selain itu, Kementerian Pertahanan akan memperkuat koordinasi dengan DPR, terutama Komisi I yang memiliki lingkup tugas di bidang pertahanan. Langkah tersebut dilakukan agar penyusunan kebijakan pertahanan juga melibatkan pengawasan dari lembaga legislatif.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut pertemuan tersebut sebagai pembahasan awal untuk merumuskan penyempurnaan aturan pertahanan agar lebih sesuai dengan tantangan dan situasi terkini.
"Ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa terkini. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif," ujar Utut.
Utut menambahkan, Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR akan membentuk tim ahli masing-masing untuk mengkaji serta membahas konsep perubahan undang-undang tersebut.
Baca Juga: Menhan Sjafrie: Prajurit Terlibat Judi Online dan Narkoba, Keluar dari TNI!
Sjafrie berharap penyusunan materi revisi UU Pertahanan Negara dapat dirampungkan pada akhir 2026. Dengan demikian, proses revisi undang-undang tersebut diharapkan bisa dilaksanakan pada 2027.
(Sumber: Antara)
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin (kiri) dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto (kanan) memberikan keterangan kepada pers di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026 (Antara)