Mu'ti menekankan bahwa profesi guru di daerah sering kali terkait dengan aktivitas politik, yang dapat memberi keuntungan materi maupun posisi penting bagi guru yang mendukung calon kepala daerah tertentu, seperti gubernur, bupati, atau wali kota.

“Guru seringkali terlibat dalam politik praktis. Mereka yang mendukung calon yang menang mungkin akan mendapatkan promosi menjadi kepala dinas,” ujar Mu'ti, seperti dikutip dari Antara pada Selasa, 19 November 2024, di Jakarta Pusat.

Baca juga: 3 Pria Ditetapkan Jadi Tersangka Pengeroyokan Anggota Polisi, Semua Anggota KNPB

Untuk itu, Mu'ti mengingatkan agar para guru tetap fokus pada tugasnya sebagai pendidik dan menjaga sikap netral dalam profesinya.

Salah satu cara untuk menjaga netralitas adalah dengan tidak menjadikan lembaga pendidikan sebagai tempat kampanye untuk calon tertentu, dalam bentuk apapun.

Netralitas ini, tambah Mu'ti, sangat penting untuk menjaga martabat profesi guru dan keberlanjutan profesionalisme di satuan pendidikan.