Kemudian, ada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, yang salah satu isinya menegaskan bahwa BPKP berwenang melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah, audit kerugian keuangan negara atau daerah, serta pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.

Lalu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31 pada halaman 53 sampai 54, BPK dan BPKP bisa berkoordinasi dengan penyidik dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi (tipikor).

"Penyidik (juga) dimungkinkan membuktikan sendiri di luar temuan BPK dan BPKP sepanjang mampu menunjukkan kebenaran materil dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara," jelas dia.