"Ada hak rakyat yang dihilangkan (oleh KPU Jakarta). Hak apa itu? Hak untuk bisa memilih calon gubernurnya," kata dia.

Apalagi, lanjut dia, ada video viral di media sosial yang menunjukkan anggota KPPS di Pinang Ranti, Jakarta Timur, mencoblos surat suara untuk pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno. Setelah didalami, kata Basri, anggota tersebut mengaku disuruh oleh Ketua KPPS. Tim RIDO meyakini kecurangan model ini masif terjadi.

"Yang kita minta diusut ini tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ini ada masifnya. Ketua KPPS pasti ada yang suruh, ada yang menggerakkan, mengkoordinasikan. Kebetulan saja ketangkapnya di Pinang Ranti. Kami percaya ini masif terjadi. Ini adalah salah satu bentuk ketidaknetralan penyelenggara Pilkada," jelas dia.

Terkait banyaknya warga yang tak bisa menggunakan hak pilihnya, baik karena formulir C6 tak diberikan atau terlambat disampaikan, Basri menduga hal itu sengaja dilakukan. Utamanya terhadap wilayah-wilayah dimana banyak pendukung Ridwan Kamil-Suswono.

"Ini bisa jadi ada unsur kesengajaan. Sengaja ditahan, sengaja tidak dibagikan, mungkin di basis-basis 01, sehingga para pendukung 01 ini tidak bisa berangkat mencoblos di TPS-nya masing-masing. Dan ini laporannya banyak," akunya. 

Hingga kini, Tim RIDO masih mendata berbagai laporan kecurangan di Pilkada Jakarta. Utamanya soal laporan terkait adanya nama di DPT, namun tak diundang memilih. Serta, adanya undangan memilih terhadap warga yang sudah meninggal. Data ini nantinya dijadikan bukti pihaknya.