Namun, Puan mencatat bahwa masih banyak tantangan dalam memenuhi HAM di Indonesia, terutama terkait kelompok-kelompok termarjinalkan.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih proaktif menjangkau kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang kerap kurang menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan.

“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” tuturnya.

Sebagai Ketua DPR RI dua periode, Puan menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dan memenuhi hak-hak semua lapisan masyarakat.

"Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” katanya.

Baca Juga: Hasto Ketemu dengan Felicia Tissue, Puan Bilang Gini

Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, untuk bersama-sama mendukung upaya negara dalam pemenuhan HAM demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.