"Kapasitas saya sebagai Ketua DPP. Ada surat saya kirim ke KPU tentang, eh ke Mahkamah Agung, untuk permintaan fatwa. Fatwa tentang Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57," kata dia.

Dirinya meminta fatwa ke Mahkamah Agung, karena adanya perbedaan tafsir antara KPU RI dengan DPP PDIP.

"Kami minta fatwa, saya tanda tangani permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal," jelasnya. 

Diketahui, Harun Masiku merupakan buronan dalam kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI. Kasus ini menjadi sorotan dan dinilai sulit diungkap, karena disebut-sebut melibatkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.