Beberapa media milik negara, khususnya stasiun radio, juga akan dibubarkan, dan stafnya akan dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar. Meskipun belum ada angka pasti, pemangkasan skala besar ini kemungkinan akan memengaruhi ribuan pegawai negeri.

Skala dan Kecepatan Reformasi

Reformasi ini melanjutkan tren pengurangan kementerian yang sudah dilakukan Vietnam sejak awal 1990-an, dari 36 kementerian menjadi 22 pada 2021. Namun, kali ini, skala dan kecepatannya jauh lebih besar. Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyebut perubahan ini sebagai “revolusi kelembagaan.”

Nguyen Khac Giang, seorang peneliti di ISEAS Yusof Ishak Institute, menyebutkan bahwa tujuan utama reformasi ini adalah modernisasi aparatur negara, mengatasi inefisiensi, serta merampingkan birokrasi untuk mendukung tata kelola dan pertumbuhan ekonomi. Jika berhasil, reformasi ini akan menjadi warisan besar bagi To Lam dan Perdana Menteri Pham Minh Chinh, yang dianggap sebagai pemimpin berorientasi tindakan.

Reformasi sebagai Respons Ekonomi

Dalam pertemuan Komite Sentral bulan lalu, To Lam menyebut reformasi ini sebagai kebutuhan ekonomi. Ia menggambarkan institusi-institusi lama sebagai “hambatan dalam hambatan” dan menegaskan bahwa reformasi ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang “ramping, kuat, efisien, dan berdampak.”

Nguyen Dinh Cung, mantan direktur Central Institute for Economic Management, percaya bahwa reformasi ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dengan menghilangkan tumpang tindih kelembagaan yang sering kali memperlambat pengambilan keputusan.