Sejak 2021, pejabat dari Kementerian Keamanan Publik, militer, dan kepolisian mendominasi Politbiro, badan pengambil keputusan tertinggi di Vietnam. Dengan reformasi ini, To Lam dinilai ingin menempatkan loyalisnya di posisi strategis, sekaligus menyelesaikan restrukturisasi pemerintahan yang telah lama tertunda.