Politisi asal Yogyakarta ini juga membeberkan arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar hal-hal berkaitan dengan pertemuan yang penting dan strategis langsung ditentukan oleh Megawati dalam koordinasi komunikasi dengan Presiden Prabowo. 

Hasto juga ditanya wartawan perihal apakah pertemuan Megawati dengan Prabowo, menjadi pintu masuk dan tanda PDIP bergabung dalam pemerintahan.

Dia pun mengulas pidato politik Megawati saat peringatan HUT ke-52 PDIP pada 10 Januari 2025 lalu, dimana Megawati mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pelurusan sejarah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap Proklamator dan Bapak Bangsa, Bung Karno. Megawati menyebut kejadian itu sebagai momentum rekonsiliasi nasional sebagai suatu bangsa, untuk saling bekerjasama di dalam posisi politik masing-masing.

Baca Juga: PDIP Berharap Megawati dan Prabowo Bertemu Sebelum Kongres

“Termasuk posisi politik dari PDI Perjuangan sebagai penyeimbang melakukan check and balances untuk membangun demokrasi yang sehat yang bersendikan kedaulatan rakyat itu sendiri,” jelas dia. 

“Apakah berarti PDIP tidak menjadi oposisi“ kembali tanya wartawan.

Hasto menjawab bahwa dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia, tidak dikenal istilahnya oposisi. Dalam praktiknya, PDIP memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk hal-hal terkait dengan pemberdayaan petani, meningkatkan kesejahteraan, mengatasi gizi buruk. Lalu bagaimana membangun industrialisasi yang berbasis sumber daya nasional, sekalian mengembangkan riset serta inovasi nasional.