Menanggapi keputusan Mahkamah Agung, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa "TikTok seharusnya tetap tersedia untuk masyarakat AS, tetapi hanya di bawah kepemilikan perusahaan AS atau entitas lain yang dapat menangani isu-isu keamanan nasional yang telah diidentifikasi oleh Kongres dalam proses pembuatan undang-undang ini."

Mengambil pertimbangan waktu, pemerintahan Biden menyadari bahwa implementasi dari undang-undang tersebut harus diserahkan kepada pemerintahan yang baru (di bawah kepemimpinan Trump), yang akan mulai beroperasi pada Senin, seperti yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut.

Sebagai tanggapan, TikTok mengumumkan bahwa mereka akan terpaksa menutup layanannya bagi 170 juta pengguna di AS pada Minggu, kecuali pemerintahan Biden memberikan jaminan yang "tegas".

"Kecuali jika pemerintahan Biden memberikan pernyataan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan penyedia layanan utama yang menjamin tidak akan ada penegakan hukum, TikTok akan terpaksa menghentikan layanannya pada 19 Januari," ungkap perusahaan tersebut.

(Sumber: Antara)